Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan tugas juru bicara Presiden Fadjroel Rachman sebagai perwakilan Istana.
Refly menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut hanya ada 3 pihak yang bisa mewakili Istana untuk bicara.
Dalam pernyataan itu, Moledoko hanya menyebut Mensesneg, Menseskan, dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Atas ucapan itu, Refly pun mempertanyakan posisi Fajroel Rachman yang selamai ini berbicara sebagai juru bicara Presiden.
"Bagaimana dengan Fadroel Rachman juru bicara Presiden? Apakah sudah dipecat? atau sudah di non job-kan atau bagaimana?" tanya Refly dilansir dari kanal YouTube-nya, Minggu (15/11/2020).
Namun Refly menyetujui pernyataan Moeldoko. Ia melihat ada kekacauan komunikasi Istana selama para perwakilannya tampil di hadapan publik dan media.
"Sebenarnya logikanya aneh, tapi saya senang dengan pernyataan Moeldoko tersebut. Karena menurut saya selama ini terjadi kekacauan dalam komunikasi Istana," ujar Refly.
"Karena banyak sekali orang yang berbicara seolah-olah mewakili Istana, mewakili Presiden," sambung dia.
Ia menyayangkan banyaknya perwakilan Istana yang dinilai bertindak melebihi kapasitas sehingga terkesan mencari panggung.
Baca Juga: Refly Harun Nilai Istana Tolak Rekonsiliasi dengan Habib Rizieq Sudah Tepat
"Paling sering orang dari KSP berbicara tentang kebijakan presiden atau kebijakan Istana."
"Ini kurang tertib. Terkesan masing-masing orang ingin cari panggung," sebut Refly.
Mantan staf khusus sekretaris negara itu menyebut seharusnya para pejabat di lingkungan Istana bertugas untuk mendiskusikan isu, bukan mengimplementasikan sikap Istana.
"Sejatinya yang namanya KSP itu harusnya think tank. Di Amerika Serikat sebagai 'west wing', tapi di kita sudah salah kaprah, tidak hanya sebagai think tank tapi juga implementator, dia memonitor program strategis dan sebagainya," kriti Refly.
Lebih lanjut, Refly juga menyoroti banyaknya jabatan yang ada di dalam Kantor Staf Presiden.
"Aneh memang. Sehingga tidak heran yang namanya KSP menjadi birokrasi yang gemuk juga. KSP berkembang menjadi institusi yang terlalu gemuk," ujar Refly.
Berita Terkait
-
Refly Harun Nilai Istana Tolak Rekonsiliasi dengan Habib Rizieq Sudah Tepat
-
Bukan Musuh, Refly Sarankan Jokowi Tak Perlu Tanggapi Rekonsiliasi HRS
-
Rocky Gerung: Gatot Prank Istana, Tak Hadir Tapi Terima Bintang Mahaputra
-
Moeldoko Sebut Bintang Mahaputera Tak Kurangi Independensi Hakim MK
-
Tak Hadir tapi Tetap Terima Bintang Mahaputra, Rocky: Istana Di-prank Gatot
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional