Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan tugas juru bicara Presiden Fadjroel Rachman sebagai perwakilan Istana.
Refly menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut hanya ada 3 pihak yang bisa mewakili Istana untuk bicara.
Dalam pernyataan itu, Moledoko hanya menyebut Mensesneg, Menseskan, dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Atas ucapan itu, Refly pun mempertanyakan posisi Fajroel Rachman yang selamai ini berbicara sebagai juru bicara Presiden.
"Bagaimana dengan Fadroel Rachman juru bicara Presiden? Apakah sudah dipecat? atau sudah di non job-kan atau bagaimana?" tanya Refly dilansir dari kanal YouTube-nya, Minggu (15/11/2020).
Namun Refly menyetujui pernyataan Moeldoko. Ia melihat ada kekacauan komunikasi Istana selama para perwakilannya tampil di hadapan publik dan media.
"Sebenarnya logikanya aneh, tapi saya senang dengan pernyataan Moeldoko tersebut. Karena menurut saya selama ini terjadi kekacauan dalam komunikasi Istana," ujar Refly.
"Karena banyak sekali orang yang berbicara seolah-olah mewakili Istana, mewakili Presiden," sambung dia.
Ia menyayangkan banyaknya perwakilan Istana yang dinilai bertindak melebihi kapasitas sehingga terkesan mencari panggung.
Baca Juga: Refly Harun Nilai Istana Tolak Rekonsiliasi dengan Habib Rizieq Sudah Tepat
"Paling sering orang dari KSP berbicara tentang kebijakan presiden atau kebijakan Istana."
"Ini kurang tertib. Terkesan masing-masing orang ingin cari panggung," sebut Refly.
Mantan staf khusus sekretaris negara itu menyebut seharusnya para pejabat di lingkungan Istana bertugas untuk mendiskusikan isu, bukan mengimplementasikan sikap Istana.
"Sejatinya yang namanya KSP itu harusnya think tank. Di Amerika Serikat sebagai 'west wing', tapi di kita sudah salah kaprah, tidak hanya sebagai think tank tapi juga implementator, dia memonitor program strategis dan sebagainya," kriti Refly.
Lebih lanjut, Refly juga menyoroti banyaknya jabatan yang ada di dalam Kantor Staf Presiden.
"Aneh memang. Sehingga tidak heran yang namanya KSP menjadi birokrasi yang gemuk juga. KSP berkembang menjadi institusi yang terlalu gemuk," ujar Refly.
Berita Terkait
-
Refly Harun Nilai Istana Tolak Rekonsiliasi dengan Habib Rizieq Sudah Tepat
-
Bukan Musuh, Refly Sarankan Jokowi Tak Perlu Tanggapi Rekonsiliasi HRS
-
Rocky Gerung: Gatot Prank Istana, Tak Hadir Tapi Terima Bintang Mahaputra
-
Moeldoko Sebut Bintang Mahaputera Tak Kurangi Independensi Hakim MK
-
Tak Hadir tapi Tetap Terima Bintang Mahaputra, Rocky: Istana Di-prank Gatot
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre