Suara.com - Pemerintah menyesalkan atas adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di acara yang digelar di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020).
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa peduli protokol kesehatan bisa berpotensi sebagai pembunuh terhadap kelompok rentan.
Mahfud mengatakan kalau pemerintah serta seluruh elemen masyarakat telah mengerahkan tenaga untuk menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19) selama delapan bulan lamanya. Dalam kurun waktu tersebut, satu per satu warga meninggal dunia akibat Covid-19 hingga jumlahnya mencapai belasan ribu orang.
Bukan hanya nyawa, tetapi perekonomian masyarakat juga ikut terdampak akibat Covid-19 karena ada yang kehilangan pekerjaan ataupun bisnisnya terpaksa gulung tikar.
Di sisi kesehatan juga, Covid-19 juga menyerangan tenaga medis sebagai garda terdepan. Dokter dan perawat pun berguguran karena harus berhadapan dengan pasien Covid-19 dalam tugasnya.
Seiring berjalannya waktu, pemerintah pun mengklaim kalau upayanya menunjukkan hasil yang baik di mana masyarakat kian terbiasa dengan protokol kesehatan sehingga angka kasus Covid-19 tidak naik begitu tajam. Tetapi hal tersebut malah dibuyarkan dengan rentetan acara yang digelar Rizieq setelah tiba di Indonesia sejak 10 November 2020.
"Namun pelanggaran secara nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir ini, bisa membuyarkan segala upaya yang telah lakukan delapan bulan terakhir," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Kemenko Polhukam, Senin (16/11/2020).
"Orang yang sengaja melakukan kerumunan massal tanpa mengindahkan protokol kesehatan, berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan," tambah Mahfud.
Pemerintah tidak menyebut nama Rizieq saat menyatakan sikapnya itu. Akan tetapi pemerintah justru menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut Mahfud sudah diberi peringatan.
Baca Juga: Cuma Denda Rizieq, Anies Disebut Tak Punya Prestasi Tangani Covid-19
"Pemerintah sebenarnya telah memperingatkan gubernur provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya
-
Mahfud MD Soroti Rapat Pleno PBNU: Penunjukan Pj Ketua Umum Berisiko Picu Dualisme
-
Mahfud MD Soroti 1.038 Penahanan Aktivis Pasca-Demo Agustus, Desak Kapolri Lakukan Penyisiran Ulang
-
Mahfud MD Ungkap Pemicu Desakan Mundur Ketum PBNU
-
Konflik PBNU Memanas, Mahfud MD: Saya Hanya Ingin NU Tetap Selamat
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Sengkarut Tanah Tol: Kisah Crazy Rich Palembang di Kursi Pesakitan
-
MIND ID Komitmen Perkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas dengan Berbagai Program Strategis
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik