Suara.com - Satgas Penanganan Covid-19 melakukan rapat koordinasi virtual dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Adapun agendanya yakni fokus upaya tracing (pelacakan), testing (pemeriksaan) dan treatment (perawatan) atau 3T dari beberapa titik kerumunan yang terjadi baru-baru ini.
Beberapa titik kerumunan yang menjadi perhatian itu adalah Demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pascaliburan panjang, penjemputan Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, kerumunan di Tebet, Mega Mendung dan Petamburan baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan ketiga wilayah itu dan petugas yang berada di lapangan memberikan laporan fakta yang ada. Selain itu, disampaikan juga data-data terkini perkembangan Covid-19 di wilayah masing-masing dan secara khusus klaster keramaian yang terjadi akhir-akhir ini.
Menurut laporan tersebut, petugas masih kesulitan untuk melakukan pelacakan, baik untuk klaster Petamburan, Jakarta maupun Mega Mendung, Jawa Barat.
Dalam keterangannya, petugas mengaku dihalangi ketika berusaha melakukan pelacakan dan meminta dukungan dari Satgas Covid-19 pusat untuk masuk ke klaster-klaster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat keramaian itu.
Mendengar hal itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam arahannya menyadari kesulitan yang dihadapi petugas lapangan dan menyampaikan apresiasi atas kerja keras mereka.
Doni menyampaikan butuh kerelaan hati masyarakat untuk melakukan tes usap, terutama bagi yang pernah terlibat dalam kerumunan seperti demo Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Pria yang menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu juga berharap dukungan dari berbagai tokoh masyarakat serta Ketua RT dan RW untuk melakukan 3T.
"Sampaikan bahwa kami akan melakukan tes massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis," ujar Doni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).
Baca Juga: Tambah 4.998, Positif Covid-19 di Indonesia Capai 493.308 Kasus
Doni meminta agar aparat Satgas Covid-19 di daerah untuk melanjutkan usaha melakukan 3T dan melakukan pendekatan persuasif serta mengajak masyarakat bekerja sama atas nama nilai kemanusiaan.
"Mulailah dengan tracing dari Lurah Petamburan. Selanjutnya tes massal dari keluarga inti semua yang positif," tambah Doni.
Ia juga mengimbau kepada semua kepala daerah untuk mengantisipasi kerumunan akibat kegiatan sosial dan keagamaan yang digelar di daerah masing-masing.
Doni juga meminta mereka mencegah dan menangkal sejak dini potensi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.
Kepada tokoh agama dan masyarakat, Doni berpesan agar mereka menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan. "COVID-19 adalah hal nyata yang sudah menelan banyak korban," ucapnya.
Doni menegaskan penerapan protokol kesehatan tidak mendiskriminasi dan dalam penanggulangan bencana, negara tidak memberikan perlakukan berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama dan ras serta aliran politik apapun.
"Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami," kata Doni. (Antara)
Berita Terkait
-
Putus Penularan Covid, Kerelaan Masyarakat Jalani Pemeriksaan Penting
-
Tambah 4.998, Positif Covid-19 di Indonesia Capai 493.308 Kasus
-
Kurangi Risiko COVID-19, Ini Cara Cek Status Keramaian di Google Maps
-
Merasa Kebal karena Pernah Derita Covid-19, CEO RS Ini Menolak Pakai Masker
-
CDC: Mayoritas Penularan Covid-19 oleh OTG Bisa Dicegah dengan Pakai Masker
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen