Ditolak Masuk Prolegnas, Menkumham: RUU BPIP Tak Atur Hal Fundamental

"Jadi kami setuju dengan teman2 yg lain agar ruu hip ini kita pending dulu ya. Karena suasananya belum memungkinkan.

Penolakan juga disampaikan oleh Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo. Firman mempertanyakan perihal surat presiden terkait RUU HIP yang belum diketahui lebih lanjut oleh semua anggota.

"Tapi yang jelas bahwa dengan situasi politik seperti sekarang ini rasanya jika kita paksakan tidak menguntungkan. Oleh karena itu sikap Partai Golkar ini mohon betul-betul bisa dipertimbangkan karena ini sudah diluncurkan pemerintah maka kami mengimbau pemerintah hendaknya bisa menunda HIP ini," kata Firman.

Sementara itu Anggota Baleg Fraksi PKB, Abdul Wahid menganggap RUU HIP merupakan hal yang terlalu sensitif untuk dibahas seiring dengan polemik yang belakangan ditimbulkan.

"Menurut saya kita jangan terlalu banyak membahasa tentang hal-hal yang sensitif yang dulu menimbulkan sedikit keributan di media dan masyarakat tentang hal ini. Maka menurut saya ini perlu dipertimbangkan lagi soal ideologi Pancasila ini," kata Wahid.

Anggota Baleg Fraksi PAN, Zainuddin Maliki menyatakan hal senada. Ia mempertanyakan sikap pimpinan DPR terkait RUU HIP.

"Tentang HIP, seingat saya pimpinan DPR dulu menjanjikan kepada masyarakat untuk bukan hanya menunda tapi membatalkan ini dari draf prolegnas pada saat itu. Oleh karena itu saya kira karena ini masalah yang krusial mendapatkan resistensi yang tinggi dari masyarakat, saya kira kita perlu pertimbangkan untuk tidak memasukannya dalam prioritas 2021," tutur Zainuddin.