Suara.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta aparat dan pemerintah melakukan langkah persuasif dalam meminta masyarakat yang ikut berkerumun di kegiatan Habib Rizieq Shihab agar mau menjalani rapid test atau swab. Mengingat rangkaian kegiatan Rizieq telah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Saleh mengingatkan aparat harus menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di daerah yang menjadi klaster Rizieq. Melalui komunikasi tersebut nantinya para tokoh diharapkan dapat mengajak masyarakat melakukan testing dan tracing.
"Jadi kalau misalnya dipaksa kemudian ditakut-takuti mereka mungkin gak akan mau. Tapi kalau kita kerja sama berkomunikasi melakukan silaturahmi gitu ya bisa jadi mereka mau. Jadi jangan dijadikan mereka sebagai orang yang bersalah gitu," kata Saleh dihubungi Suara.com, Senin (23/11/2020).
Saleh memandang, kerumunan serupa yang sebelumnya terjaid dan menjadi kalster Rizieq dapat dihindari. Ia meminta agar semua pihak dapat mematuhi protokol kesehatan dengan tidak melakukan kerumunan.
"Yang paling penting kan ke depan jangan sampai terjadi kerumunan dan keramaian seperti itu, yang tidak menerapkan protokol kesehtaan. Kalau yang sudah lalu ini tinggal antisipasi supaya jangan melebar ke mana-mana," kata Saleh.
Rapid Test di Petamburan
Sebelumnya, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menggelar rapid test massal di sekitar kediaman Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2020).
Rapid test digelar menyusul adanya klaster baru penularan Covid-19 akibat acara hajatan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab, Syarifah Najwa Shihab, pada Minggu (15/11) lalu.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan alat rapid test sebanyak seribu unit per harinya.
Baca Juga: Sakit Rizieq Shihab Gejalanya Mirip Orang Terpapar Covid-19
Kegiatan rapid test itu dilakukan selama tiga hari kedepan di SDN 01-03 Petamburan.
Fadil menegaskan, kegiatan rapid test itu bersifat imbauan keras.
Hal itu dilakukan sebagai langkah tracing untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
"(Sifatnya) imbauan keras," kata Fadli.
Meski bersifat imbauan keras, Fadil memastikan tak sanksi bagi warga sekitar kediaman Habib Rizieq yang menolak dirapid test.
Namun, pihaknya akan menggunakan pendekatan persuasif agar warga sekitar mau mengikutinya.
Berita Terkait
-
Eko Patrio dan Keluarga 'Siap' Kembali ke Rumah, Pasca Penjarahan 6 Bulan Lalu
-
Nonaktif dari Anggota DPR, Eko Patrio Kini Punya Tugas Baru
-
Respons Polemik Penonaktifan BPJS PBI, Dasco Pimpin Rapat Lintas Komisi dan Kementerian
-
Mau Digaji Berapa Pun Tetap Korupsi! Anggota DPR Soroti Mentalitas Hakim Usai OTT di PN Depok
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029