Suara.com - Pemerintah melalui Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir memastikan kerahasiaan data yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
"Ini kami tekankan, data ini milik pemerintah. Kami dari BUMN, yaitu Telkom dan Bio Farma, sebagai agregator saja untuk menjaga agar data bisa terekam dengan baik. Jadi bukan milik kita, ini milik pemerintah," kata Erick dalam webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (24/11/2020).
Erick yang juga Menteri BUMN itu menegaskan hal tersebut lantaran data-data pribadi tidak bisa menjadi milik publik atau milik sebuah perusahaan.
"Tentu kerahasiaannya kita jaga sejak awal. Kita tekankan di sini, kita membantu tapi datanya milik pemerintah," ujarnya.
Pemerintah menugaskan Kementerian BUMN untuk membantu proses vaksin mandiri bagi 75 juta jiwa atau sekitar 160 juta dosis vaksin melalui integrasi satu data vaksin yang dibangun bersama antara Telkom dan Bio Farma.
Telkom akan membangun sistem informasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang didukung oleh integrasi satu data vaksin. Dengan sistem tersebut, akan diintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian, lembaga, operator telekomunikasi untuk validitas calon penerima vaksin.
Erick menambahkan, pemerintah akan berusaha menjalankan tugas setransparan mungkin. Oleh karena itu, ia membuka diri atas segala masukan yang ada.
"Kami ingin sekali perjalanan vaksinasi ini setransparan mungkin, terbuka untuk semua, dalam arti segala masukan, karena ini merupakan faktor yang terpenting dalam penanganan Covid-19, yaitu penyelamatan manusia," katanya.
Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma Soleh Ayubi menjelaskan ada banyak tahapan penting dalam proses vaksinasi mulai dari pengadaan, alokasi, distribusi, pendaftraran peserta, proses vaksinasi hingga penggabungan data vaksin mandiri dan pemerintah yang proses secara keseluruhannya tidaklah mudah.
Baca Juga: Persiapan Vaksinasi Covid-19, Menkes: Kami Bikin Simulasi Rutin
Dengan tahapan yang melibatkan banyak pihak untuk melakukan vaksinasi dalam jumlah besar di waktu yang singkat, maka dibutuhkan teknologi baik perangkat lunak maupun keras agar proses yang tadinya manual itu bisa mendapat sentuhan otomatisasi.
"Kita melakukan vaksinasi jumlahnya ratusan juta orang, kita perlu otomasi proses-proses yang tadinya manual jadi 100 persen otomatis atau sebagian besar otomatis," tuturnya.
Soleh mengatakan teknologi dalam proses vaksinasi juga dibutuhkan untuk menghindari kesalahan atau error, mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi penerima hingga menjamin kualitas vaksin.
"Ini menjamin kualitas vaksin dan pelayanannya," katanya.
Sementara itu, Direktur Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Fajrin Rasyid mengatakan program integrasi satu data vaksin sejalan dengan upaya Telkom yang tengah bertransformasi menjadi perusahaan digital telekomunikasi.
"Telkom sedang mengembangkan atau melebarkan sayap ke bisnis digital termasuk big data analitics yang jadi dasar atau basis expertise satu data vaksin Covid-19. Kami membantu KPCPEN yang didalamnya terdiri kementerian/lembaga yang diamanahi untuk mempersiapkan pelaksanaan vaksin Covid-19," pungkas Fajrin. Antara
Berita Terkait
-
Nama Crazy Rich PIK Helena Lim Terseret Kasus Korupsi, Dulu Sempat Heboh Diduga Palsukan Dokumen Vaksinasi Covid-19
-
Vaksinasi COVID-19 Tetap Gratis Untuk Kelompok Rentan
-
Peranan Penting Komunikasi Risiko & Kerja Kolaboratif untuk Capaian 2 Tahun Vaksinasi Inklusif COVID-19 di Indonesia
-
Komitmen Tangani Covid-19, AMNT Raih Penghargaan PPKM Award 2023
-
Vaksinasi Booster untuk Anak 6-11 Tahun akan Dimulai Triwulan Kedua
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Info Loker! 1,4 Juta Penerima Bansos Berpeluang Kerja di Koperasi Merah Putih
-
Bertemu Prabowo, Putin Nyatakan Rusia Terbuka Kerja Sama Berbagai Bidang dari Energi hingga Militer
-
3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi