Suara.com - Perempuan asli Papua, Rutce Botsawer menuliskan surat kepada Presiden Jokowi, untuk menyampaikan isi hatinya soal masalah hak asasi manusia yang terjadi terhadap bangsanya.
Dalam suratnya, Rutce meminta Jokowi dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat Papua.
Rutce menjelaskan, pelanggaran HAM telah terjadi di Papua sejak 1969 dan belum mereda hingga kiwari. Menurutnya negara tidak pernah serius dalam menangani masalah itu.
"Saya sebagai anak asli Papua, di mana lahir dan besar hidup di tanah Papua, melihat bahwa negara tidak pernah serius dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di bumi cenderawasih," jelas Rutce dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (24/11/2020).
"Ada begitu banyak masalah HAM yang terjadi di tanah Papua sejak 1969 sampai hari ini dan yang juga terjadi di kabupaten Nduga hari ini," sambungnya.
Rutce mengungkapkan, banyak nyawa warga Papua yang berguguran secara percuma hanya karena proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah RI.
"Sudah terlalu banyak nyawa asli Papua yang hilang secara cuma-cuma. Pembangunan yang bapak buat tidak bisa digantikan dengan nyawa orang asli Papua yang begitu berharga, entah sampai kapan seperti ini bapak Jokowi," tuturnya.
Sebagai anak asli Papua, ia ingin negara bisa hadir menuntaskan segala masalah HAM yang terjadi di tanah Papua supaya tidak menjadi luka bagi generasi penerus.
Selain soal masalah HAM, Rutce juga menyinggung soal rasisme yang dirasakan orang-orang Papua terutama yang merantau ke daerah lain.
Baca Juga: Ungkit Isu HAM dan Militer, GKI: Tiap Hari Orang Papua Bersimbah Darah
Masih ingat dibenaknya ketika kejadian dialami mahasiswa-mahasiswa Papua yang kuliah di Surabaya pada tahun lalu.
Selain mendapatkan pengepungan oleh aparat keamanan, mereka juga mendapatkan aksi rasisme bahkan disebut monyet.
"Menjadi momok yang begitu menakutkan bagi kami anak-anak Papua, entah apa kesalahan kami, apa karena kulit kami yang kami hitam? Atau rambut kami yang keriting atau kami yang jelek? Sehingga kami dianggap seperti monyet?" ungkapnya.
Padahal kata Rutce, warga Papua sangat menghargai adanya perbedaan kultur yang ada di Indonesia.
Bahkan warga Papua pun menerapkan toleransi yang begitu tinggi bagi orang dari daerah lain yang mengambil tanah mereka.
Selain itu, ia juga meminta kepada Jokowi agar tidak menghalang-halangi kebebasan berpendapat bagi warga Papua.
Berita Terkait
-
Ungkit Isu HAM dan Militer, GKI: Tiap Hari Orang Papua Bersimbah Darah
-
Bawa Isu Pelanggaran HAM Papua ke PBB, Mahfud: Negara Vanuatu Mengada-ada
-
8 Fakta Seputar Vanuatu yang Rutin Ungkit Isu Papua di PBB
-
Vanuatu Tuduh Indonesia Langgar HAM Papua, Diplomat Ini Beri Jawaban Telak
-
Bantah Tudingan TNI,TPNPB: Ayah Anak Korban Penembakan Nduga Warga Sipil
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung