Suara.com - Panglima Kodap III Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Egianus Kogeya menegaskan bahwa Elias Karunggu (40), dan putranya, Seru Karunggu (20) yang tewas ditembak oknum anggota TNI di Kabupeten Nduga merupakan seorang warga sipil.
Egianus membantah tudingan militer Indonesia yang menyebut bahwa keduanya merupakan anggota TPNPB-OPM.
"Tunduhan aparat militer kolonial Indonesia bahwa Elias Karunggu dan Seru Karunggu adalah anggota pasukan TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogeya itu sama sekali tidak benar," kata Egianus lewat keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (22/7/2020).
Egianus menuturkan, Elias Karunggu dan Seru Karunggu murni merupakan warga sipil di Kabupeten Nduga. Dia mengklaim jika kedua orang tersebut tidak pernah menjalin komunikasi ataupun beraktivitas langsung dengan kelompok TPNPB-OPM.
"Saya Egianus Kogeya selaku Panglima TPNPB-OPM Kodap III sangat menolak atas rekayasa aparat TNI yang menunjukkan sebagai barang bukti berupa pistol dan amunisi lainya bahwa milik Elias Karunggu dan Seru Karunggu adalah pembohongan," katanya.
Sebelumnya TPNPB menyerukan kemerdekaan atas Indonesia setelah Elias Karunggu dan Seru Karunggu tewas ditembak oknum anggota TNI di Kabupaten Nduga, Papua, 18 Juli lalu.
Lewat pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom membeberkan kronologi Elias dan putranya tewas.
Sebby menyebut, jika keduanya diduga ditembak mati oknum anggota TNI saat tengah dalam perjalanan menuju ke Keneyam setelah satu tahun lebih berada di tempat pengungsian. Sebelum tewas, dua warga sipil itu ditangkap TNI saat hendak menaiki truk menuju kota pada 16 Juli 2020.
Oknum anggota TNI disebut sempat membawa mereka berdua ke pos koteka dan dipindah ke pos Pasar Baru sebelum akhirnya ditembak mati. Atas peristiwa tersebut, TPNPB mendesak Indonesia untuk segera melepaskan Papua Barat sebagai negara yang merdeka.
Baca Juga: Amnesty: Penembakan Ayah dan Anak di Nduga Oleh Anggota TNI Pelanggaran HAM
"2021 berakhir otonom khusus, dan kembalikan kemerdekaan negara West Papua," kata Sebby.
Berita Terkait
-
Amnesty: Penembakan Ayah dan Anak di Nduga Oleh Anggota TNI Pelanggaran HAM
-
Amnesty Internasional: Penembakan Dua Sipil di Papua Bentuk Represi Negara
-
Amnesty: Oknum TNI Penembak 2 Warga Sipil Nduga Harus Dipidana Umum
-
Diduga Ditembak Aparat, 2 Warga di Papua yang Tewas Ternyata Ayah dan Anak
-
Dorr..Dorr! Ayah dan Anak di Nduga Papua Tewas, Diduga Ditembak Oknum TNI
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya