Suara.com - Panglima Kodap III Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Egianus Kogeya menegaskan bahwa Elias Karunggu (40), dan putranya, Seru Karunggu (20) yang tewas ditembak oknum anggota TNI di Kabupeten Nduga merupakan seorang warga sipil.
Egianus membantah tudingan militer Indonesia yang menyebut bahwa keduanya merupakan anggota TPNPB-OPM.
"Tunduhan aparat militer kolonial Indonesia bahwa Elias Karunggu dan Seru Karunggu adalah anggota pasukan TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogeya itu sama sekali tidak benar," kata Egianus lewat keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (22/7/2020).
Egianus menuturkan, Elias Karunggu dan Seru Karunggu murni merupakan warga sipil di Kabupeten Nduga. Dia mengklaim jika kedua orang tersebut tidak pernah menjalin komunikasi ataupun beraktivitas langsung dengan kelompok TPNPB-OPM.
"Saya Egianus Kogeya selaku Panglima TPNPB-OPM Kodap III sangat menolak atas rekayasa aparat TNI yang menunjukkan sebagai barang bukti berupa pistol dan amunisi lainya bahwa milik Elias Karunggu dan Seru Karunggu adalah pembohongan," katanya.
Sebelumnya TPNPB menyerukan kemerdekaan atas Indonesia setelah Elias Karunggu dan Seru Karunggu tewas ditembak oknum anggota TNI di Kabupaten Nduga, Papua, 18 Juli lalu.
Lewat pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom membeberkan kronologi Elias dan putranya tewas.
Sebby menyebut, jika keduanya diduga ditembak mati oknum anggota TNI saat tengah dalam perjalanan menuju ke Keneyam setelah satu tahun lebih berada di tempat pengungsian. Sebelum tewas, dua warga sipil itu ditangkap TNI saat hendak menaiki truk menuju kota pada 16 Juli 2020.
Oknum anggota TNI disebut sempat membawa mereka berdua ke pos koteka dan dipindah ke pos Pasar Baru sebelum akhirnya ditembak mati. Atas peristiwa tersebut, TPNPB mendesak Indonesia untuk segera melepaskan Papua Barat sebagai negara yang merdeka.
Baca Juga: Amnesty: Penembakan Ayah dan Anak di Nduga Oleh Anggota TNI Pelanggaran HAM
"2021 berakhir otonom khusus, dan kembalikan kemerdekaan negara West Papua," kata Sebby.
Berita Terkait
-
Amnesty: Penembakan Ayah dan Anak di Nduga Oleh Anggota TNI Pelanggaran HAM
-
Amnesty Internasional: Penembakan Dua Sipil di Papua Bentuk Represi Negara
-
Amnesty: Oknum TNI Penembak 2 Warga Sipil Nduga Harus Dipidana Umum
-
Diduga Ditembak Aparat, 2 Warga di Papua yang Tewas Ternyata Ayah dan Anak
-
Dorr..Dorr! Ayah dan Anak di Nduga Papua Tewas, Diduga Ditembak Oknum TNI
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!