Suara.com - Presiden Joko Widodo yakin KPK di bawah Firli Bahuri dapat bekerja secara profesional dalam mengusut kasus penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Jokowi mengatakan, "kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita hormati."
Kabar terbaru dari KPK, ada 17 orang yang ditangkap, termasuk Edhy. Mereka ditangkap dalam kasus dugaan korupsi proses penetapan calon eksportir benih lobster.
Belasan orang yang ditangkap, selain Edhy, juga istrinya, beberapa pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pihak swasta.
Mereka ditangkap di beberapa tempat pada Rabu (25/11/2020), dini hari, yakni di Jakarta, Depok, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Barang bukti yang diamankan, di antaranya kartu debit ATM,
"Turut diamankan sejumlah barang di antaranya kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri.
Ali mengatakan barang bukti tersebut masih diinventarisir oleh tim KPK.
Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1x24 jam.
"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali.
Baca Juga: Update: Istana Sangat Hati-Hati Respons Penangkapan Menteri Edhy
Berita jam 12.24 WIB: Seluruh Jaringan yang Terlibat Perlu Dibongkar
Penangkapan KPK terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta sejumlah orang menyentak sejumlah kalangan.
Sejumlah pihak memilih tidak mau berspekulasi dan menunggu penjelasan resmi dari KPK. Tetapi sejumlah kalangan, seperti Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, tegas mendorong KPK menjadikan penangkapan itu sebagai momentum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam kasus ekspor benih lobster.
"KPK harus mengusut tuntas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Seluruh jaringan yang terlibat perlu dibongkar dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati di Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Susan menyatakan masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Edhy di Bandara Soekarno-Hatta, dinihari tadi, sepulangnya dari kunjungan ke Amerika Serikat.
Penangkapan yang dilakukan komisi antikorupsi tersebut diduga terkait korupsi ekspor benur. "Banyak hal yang tidak transparan dan akuntabel dalam kebijakan ekspor benih bening lobster ini," kata Kiara dalam laporan Antara.
Tag
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan