Suara.com - Pemerintah Jakarta kembali dinobatkan menjadi pemerintah daerah berkualifikasi informatif oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Penghargaan disampaikan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.
Gubernur Anies Baswedan mengungkapkan kebanggaannya atas capaian tersebut.
"Alhamdulillah, tiga tahun berturut-turut! Pemprov DKI Jakarta kembali dinobatkan sebagai pemda berkualifikasi informatif oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020," kata Anies di media sosial.
Apresiasi dari KIP, bagi Anies, merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah Jakarta berkolaborasi dengan masyarakat sehingga menghasilkan produk-produk keterbukaan informasi publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Namun, pencapaian serta komentar Anies tersebut mendapatkan kritis dari politikus Ferdinand Hutahaean yang menyebutnya penghargaan tersebut salah alamat jika Gubernur Anies Baswedan tidak bisa menjelaskan soal commitment fee ajang balap Formula E.
"Pak gubernur yang terhormat, untuk membuktikan bahwa penghargaan ini tidak salah alamat, mohon diinfokan terbuka tentang fee E Formula yang Rp560 M itu dibayarkan ke siapa saja? Ke satu perusahaan atau lebih? Ke rekening atas nama siapa? Dan status uangnya seperti apa? Jika tidak diinfo, benar ini salah alamat!"
Ferdinand juga mention ke akun Twitter Komisi Informasi Pusat.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari Anies maupun pemerintah mengenai pertanyaan dari Ferdinand yang disampaikan melalui media sosial.
Ferdinand sudah beberapakali mengungkit aliran fee e Formula yang menurutnya merugikan keuangan negara.
Baca Juga: Lama Didesak Tarik Commitment Fee Formula E, Jakpro Sebut Masih Dibahas
Tetapi menurut Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria tidak ada dana yang hilang terkait ajang balap mobil listrik Formula E, meskipun batal diselenggarakan pada 2020. "Kalau soal dana, itu tak hilang. Ini kan force majeure karena ada pandemi," kata Riza.
Riza juga ditantang Ferdinand untuk berani transparan menjelaskan aliran fee ajang balap Formula E.
"Pak wagub yang terhormat, mohon dibuka saja datanya ke publik, bukti pembayaran ke perusahaan penyelenggara, ditransfer ke rekening siapa di bank mana. Kalau memang dana itu aman, harusnya Pemerintah DKI tak perlu takut membuka data itu. Ayo berani transparan?"
Kalangan yang mempertanyakan commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar juga datang dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Jakarta.
Beberapa waktu yang lalu, anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta pemerintah Jakarta berterus terang dan memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik.
Kembali ke penghargaan KIP untuk Jakarta yang dikomentari Ferdinand, di akun Facebook, Anies mengatakan penghargaan dari KIP merupakan sebuah prestasi yang harus disyukuri, namun lebih penting lagi dipertahankan dan ditingkatkan, dengan terus menghasilkan karya, inovasi dan trobosan yang sesuai dengan tantangan kekinian.
Tag
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP