Suara.com - Pengunduran diri Edhy Prabowo dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terjerat kasus dugaan suap membuat publik menerka siapa kiranya sosok yang bakal dipilih Presiden Jokowi menggantikan Edhy.
Seperti diketahui, Jokowi baru menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri KKP ad interim.
Menanggapi pertanyaan publik, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memiliki analisis tersendiri. Menurutnya, kursi Menteri KKP masih berpeluang diberikan kembali kepada Partai Gerindra seiring sepeninggalan Edhy.
Melihat analisis itu, maka ada sejumlah nama di internal Partai Gerindra yang digadang bisa menggantikan Edhy. Di antaranya ialah Sufmi Dasco Ahmad, Sandiaga Uno hingga Fadli Zon.
"Soal siapa sosok pengganti Edy Prabowo, jika penggantinya dari Gerindra lagi ada beberapa nama yang layak seperti Fadli Zon, Dasco, dan Sandi," kata Ujang dihubungi Suara.com, Jumat (27/11/2020).
Namun, menurut Ujang, Prabowo seharusnya dapat condong mendorong Fadli Zon apabila memang kursi di KKP masih jatah Partai Gerindra.
"Jika Prabowo ingin aman, maka FZ yang mesti didororong jadi Menteri KKP. Agar masuk pemerintah dan tak banyak mengkritik pemerintah. Jika penggantinya di luar Gerindra. Semua itu tergantung Jokowi dan suka-suka Jokowi," kata Ujang.
Ujang mengatakan meski dikenal vokal terhadap pemerintah, ia memperkirakan Fadli Zon akan sungkan menolak perintah Prabowo bilamana Fazli dipercaya Jokowi menjadi Menteri KKP.
"Jika itu perintah Prabowo dan perintah partai, Fadli Zon pasti akan bersedia. Sebagai kader Gerindra, kemungkinan dia tak menolak," kata Ujang.
Baca Juga: 'Hilang' Sejak Edhy Dicokok KPK, Pengamat: Prabowo Dilema, Maju-Mundur Kena
Luhut Jabat Menteri KKP Ad Interim
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Edhy Prabowo yang telah berstatus tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster.
Penunjukan Luhut sebagai Menteri KP ad interim tersebut berdasarkan surat yang diteken Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Rabu (25/11).
"Menko telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP, maka Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim," kata Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama enam orang lainnya yakni stafsus Menteri KKP, Safri; pengurus PT ACK, Siswadi; staf istri Edhy, Ainul Faqih; dan pemberi suap Direktur PT DPP, Suharjito.
Penetapan status tersangka itu dilakukan setelah KPK meringkus mereka di sejumlah tempat pada Rabu (25/11/2020) lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Pendukung Israel Minta AS Segera Caplok Greenland, RUU Aneksasi Sudah Disiapkan
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Uang 8.000 SGD
-
Dede Yusuf Jelaskan Makna 'Matahari Satu' SBY: Demokrat Satu Komando di Bawah AHY
-
Tragis! Tiga Warga Cilincing Tersengat Listrik di Tengah Banjir Jakarta Utara
-
IKN Nusantara: Narasi Kian Meredup Meski Pembangunan Terus Dikebut?
-
Kejaksaan Agung Mutasi 19 Kepala Kejaksaan Negeri di Awal Tahun
-
KPK Ungkap Petinggi PBNU Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji
-
Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo
-
Sekolah Tanpa Hukuman? Begini Arah Baru Disiplin ala Abdul Muti