Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mengumpulkan seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia secara virtual pada Senin, (30/11/2020). Kesempatan itu digunakan Mendagri untuk memastikan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dijalankan secara konsisten oleh para bupati dan walikota di daerahnya masing-masing, terutama menyangkut protokol 3 M, yakni: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
“Hari ini jam 14.00 saya sudah zoom meeting dengan kepala daerah, bupati/walikota untuk mengingatkan dan sekaligus memberikan arahan agar semua Kepala Daerah benar-benar konsisten dalam menegakan Prokes 3M, dan mencegah kerumunan yang berpotensi penularan, demi keselamatan rakyat masing-masing,” ujar Mendagri.
Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga meminta agar para kepala daerah untuk terus fokus pada 3T. 3 T adalah testing secara lebih agresif, tracing contact untuk membendung cluster penularan, dan treatment. “Serta meningkatkan sistem kesehatan seperti tempat karantina dan rumah sakit berikut sarana-prasarana dan obatnya,” tandas Mendagri.
Berikutnya, Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk melakukan langkah proaktif guna mencegah kerumunan yang berpotensi penularan, serta menindak tegas bagi yang melanggar setelah diberikan peringatan. “Membiarkan kerumunan yang berpotensi penularan sama saja dengan membiarkan rakyat saling membunuh. Bukan dengan senjata, tapi saling menularkan virus yang membahayakan,” ujar Mendagri.
Sementara itu, khusus untuk para penjabat sementara dan pelaksana tugas kepala daerah, Mendagri meminta selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar mereka menggunakan kewenangannya untuk fokus pada pengendalian Covid-19. “Menjaga ekonomi dan mengawal Pilkada yang aman dari gangguan konvensional dan pengendalian Covid-19 di daerah masing-masing,” pesan Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk aktif mencari terobosan agar ekonomi di daerahnya tetap survive tanpa harus mengorbankan kesehatan masyarakat dan keselamatan rakyat dari penularan Covid-19. “Itu semua memerlukan leadership yang visioner, kreatif dan tegas,” pungkas Mendagri.
Berita Terkait
-
Gubernur dan Wagub DKI Positif Corona, Kemendagri: Tak Perlu Diganti
-
Mendagri Minta Kepala Daerah Tegas Terapkan Protokol Kesehatan
-
Gubernur dan Wagub DKI Positif Corona, Kemendagri: Tak Perlu Ada Pjs
-
Gubernur dan Wagub DKI Kena Covid, Kemendagri: Masih Bisa Bekerja Virtual
-
Gubernur dan Wagub DKI Positif Covid-19, Ini Respon Kemendagri
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT