Suara.com - Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Prof. dr. Hasbullah Tabrany, meminta pemimpin FPI Muhammad Rizieq Shihab untuk mengumumkan hasil swab testnya kepada Satgas Covid-19.
Prof Hasbullah menjelaskan, dalam kondisi darurat kesehatan, pasien tidak lagi mempunyai hak untuk tidak memberikan data rekam medisnya kepada petugas, sebab petugas berwenang melakukan pelacakanan kasus yang kontak erat dengan Rizieq jika hasilnya positif Covid-19.
"Hak pasien dapat hilang jika dalam pemenuhan haknya, ia membahayakan orang lain. Jika hasil tes positif, dia wajib lapor ke Satgas dan isolasi diri. Dia juga wajib memberikan nama-nama orang yang kontak erat," kata Prof Hasbullah saat dihubungi Suara.com, Selasa (1/12/2020).
Rumah sakit yang merawat pasien juga tidak boleh menghalangi kerja Satgas Covid-19 yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien corona, namun RS memang tidak boleh menyampaikan kepada publik.
"RS wajib lapor ke Satgas jika ada pasien yang PCR positif. Tetapi, RS tidak boleh mengumumkan ke publik," tegasnya.
Meski begitu, Prof Hasbullah menyebut Rizieq seharusnya mengumumkan kondisi kesehatannya karena sejak pulang ke Indonesia sudah banyak kontak erat dengan pengikutnya.
"Harusnya MRS beri contoh buat umat, mengikuti aturan negara Dan aturan Islam yang melarang perbuatan yang menimbulkan bahaya untuk orang lain," jelasnya.
Prof Hasbullah mencontohkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria, serta Ketua PBNU Said Aqil Siradj adalah sesuatu baik karena mereka adalah tokoh publik yang banyak beraktivitas dengan masyarakat.
Sehingga kondisi mereka perlu diumumkan ke publik agar setiap orang yang pernah kontak erat dengan ketiganya bisa memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
Baca Juga: Hari Beranjak Siang, Habib Rizieq Tak Kunjung Datang ke Polda Metro
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT