Anggota DPRD DKI Mau Naik Gaji, PSI: Dimana Sense of Crisis Wakil Rakyat?

Suara.com - Sikap Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menolak kenaikan rencana kerja tahunan anggota dewan menjadi Rp888 miliar di tengah ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19 segera menjadi pusat perhatian.

Polemik di internal DPRD Jakarta pun terjadi.  Ada pula yang menyayangkan sikap PSI.

Terlepas dari polemik politik yang muncul, Ketua DPP PSI Tsamara Amany Alatas ketika dihubungi Suara.com, Selasa (1/12/2020),  menilai tidak elok wakil rakyat menaikkan angka pendapatannya, sementara orang-orang yang diwakili mayoritas sedang susah akibat dampak pandemi Covid yang entah kapan berakhir.

"Kenaikan anggaran untuk kepentingan diri sendiri tidak bisa dibenarkan di masa perekonomian sulit seperti ini. Ada banyak warga Jakarta yang mengalami kesulitan secara finansial, dimana sense of crisis para wakil rakyat?" kata Tsamara Amany yang mengirimkan pesan singkat ke Suara.com.

Bagi alumnus Universitas Paramdina Jakarta yang kini sedang bermukim di Amerika Serikat itu, langkah fraksi partainya sudah tepat. Dia menyatakan bangga kepada rekan-rekannya yang menolak rencana kenaikan gaji.

"Apa yang dilakukan PSI Jakarta sungguh membanggakan. Hal ini tercermin dari sikap fraksi dan DPW PSI yang konsisten menolak kenaikan anggaran. Kami pastikan selalu jalankan mekanisme kontrol agar tak ada kenaikan anggaran atau pemborosan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan," kata Tsamara.

Dalam keterangan resmi organisasi, PSI telah memerintahkan kadernya yang duduk di DPRD Jakarta untuk menolak rancangan yang beredar mengenai kenaikan RKT anggota dewan menjadi Rp888 miliar.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat, yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

Baca Juga: Batasi Pengguna Medsos Minimal 17 Tahun, PSI: Kominfo Jangan Lebay

Michael menjelaskan bahwa pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP.

Keputusan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," katanya.

PSI tentunya ingin agar kegiatan anggota dewan mendapatkan dukungan yang memadai dari APBD.

"Namun sekali lagi kami ingatkan bahwa perhitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundangan yang berlaku," kata Michael.

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, selama pandemi ada lebih dari 190 ribu orang yang kehilangan pekerjaannya di Jakarta, dan ada hampir 1,7 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19.