Suara.com - Aktivis Selandia Baru yang terdiri dari akademisi, jurnalis dan mahasiswa mengibarkan bendera Papua Barat atau Bintang Kejora, Selasa (01/12) pada simposium yang diselenggarakan oleh Pacific Media Center di Auckland.
Aksi solidartas ini dilakukan untuk menandai 59 tahun sejak bendera pertama dikibarkan sebagai simbol kemerdekaan pada 1 Desember 1961.
Penyelenggara mengatakan pengibaran bendera ini sebagai aksi solidaritas bagi mahasiswa Papua yang belajar di Selandia Baru juga sebagai aksi pretes terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan Indonesia.
Del Abcede, pembela HAM yang bicara mewakili mahasiswa meminta dukungan dari Selandia Baru dan negara-negara Pasifik untuk perjuangan penentuan nasib Papua Barat.
"Saya akan mengatakan hal-hal yang tidak dapat mereka katakan karena hal itu membuat mereka berisiko," ujarnya.
"Saya akan mengatakan dua hal yang tidak bisa katakan siswa secara langsung, salah satunya tentang mengibarkan bendera atau berbicara tentang penjara. Yang lainnya tentang petisi kemerdekaan," lanjutnya.
Sekitar 50 akademisi dan media mengibarkan bendera dan menyanyikan dua lagu tradisional dalam aksi tersebut.
Simposium ini menyampaikan presentasi tentang berbagai topik mulai dari metodologi penelitian jurnalisme masa depan hingga kolaborasi dokumenter dan jurnalisme, jurnalisme proyek di Kawasan Asia-Pasifik, serta keragaman dan publikasi media.
Pembicara di acara ini memuji situs berita Stuff yang menerbitkan permintaan maaf atas pelaporan bias yang diterbitkan selama 163 tahun tentang masalah Maori.
Baca Juga: Lebih Fleksibel, Unilever Selandia Baru Cuma Kerja 4 Hari dalam Seminggu
Direktur pusat Profesor David Robie menggambarkan langkah ini sebagai aksi berani dan "mengubah permainan" media pada hubungan ras.
Di Wellington, puluhan orang demonstrasi mendukung kemerdekaan Papua Barat di luar parlemen Selandia Baru, lapor Johnny Blades dari RNZ Pacific.
Wakil ketua Partai Hijau Selandia Baru Marama Davidson dan beberapa anggota parlemen lainnya menghadiri demostrasi di Wellington.
Mereka berbicara kepada lebih dari 50 orang, mengatakan penolakan hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri adalah masalah regional Pasifik.
Peringatan 1 Desember Papua ditandai dengan demonstrasi serupa di seluruh dunia , termasuk di Melbourne, Oxford, Honiara, dan The Hague.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah
-
Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang
-
Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen
-
Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL
-
Gus Ipul Apresiasi Jawa Timur, Provinsi Dengan Sekolah Rakyat Terbanyak