Suara.com - Bangladesh mulai merelokasi ratusan pengungsi Rohingya ke pulau rawan banjir, Bhasan Char meskipun kelompok kemanusiaan dan HAM menentang langkah tersebut.
Menyadur Al Jazeera Jumat (04/12), polisi mengawal para pengungsi dengan 11 bus dari Ukhiya di Cox's Bazar untuk perjalanan ke pelabuhan Chittagong dan kemudian ke Bhasan Char
Kelompok kemanusiaan dan HAM sudah mendesak pihak berwenang untuk menghentikan relokasi ini karena Bhasan Char merupakan pulau tak berpenghuni, rawan banjir dan rentan diserang badai.
"Bangladesh harus menghentikan proses relokasi yang terburu-buru ini," kata Ismail Wolff, direktur regional Fortify Rights.
"Tidak ada satu pun pengungsi yang boleh dipindahkan sampai semua masalah HAM dan kemanusiaan diselesaikan dan persetujuan berdasarkan informasi yang asli dijamin."
Human Rights Watch mengatakan telah mewawancarai 12 keluarga yang namanya ada dalam daftar, tetapi tidak mengajukan diri untuk pergi.
Sementara itu, Refugees International mengatakan langkah ini "tidak lain adalah penahanan massal yang berbahaya bagi orang-orang Rohingya yang melanggar kewajiban hak asasi manusia internasional".
Dua pekerja bantuan mengatakan pengungsi mendapat ancaman dari pemerintah dan tawaran uang tunai serta bujukan lain untuk merayu mereka pergi ke pulau itu.
Bhasan Char adalah sebuah pulau yang ditemukan 20 tahun lalu di Teluk Bengal. Untuk mencapai lokasi itu, butuh waktu berjam-jam dari daratan dengan emnggunakan perahu.
Baca Juga: Dibayar Rp 12 Juta, 3 Pelaku Penyelundupan Imigran Rohingya Ditangkap
Bangladesh mengatakan relokasi ini bisa mengurangi kepadatan kronis di kamp-kamp di Cox's Bazar, yang merupakan rumah bagi lebih dari satu juta Rohingya yang melarikan diri dari negara tetangga, Myanmar.
Kelompok kemanusiaan dan HAM mengatakan pulau itu rawan banjir dan sering diterjang badai, sementara pemerintah tidak mengizinkan PBB untuk melakukan penilaian keselamatan.
"Pihak berwenang harus segera menghentikan relokasi lebih lebih lanjut ke Bhashan Char," kata Saad Hammadi, Juru Kampanye Asia Selatan Amnesty International, dalam sebuah pernyataan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Misteri Sekeluarga Tewas di Tol Tegal: Mesin Mati AC Nyala, Pengemudi Sempat Tolak Bantuan Medis
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Revolusi Digital GM FKPPI: Kaderisasi Kini Berbasis AI, Fokus Cetak Kualitas
-
Genangan Air di Jeruk Purut Bikin Transjakarta Rute 6T Dialihkan, Cek Titik yang Tak Disinggahi
-
Wacana Penunjukan Langsung Dinilai Tak Demokratis, FPIR: Bahaya Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden
-
Hujan Deras Jumat Sore, Warga Pela Mampang Dikepung Banjir, Ketinggian Air Ada yang Mencapai 60 Cm
-
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Resmi Go Live Nasional Penjaminan Dugaan KK/PAK di Aplikasi
-
Praktik Lancung 8 ASN Kemnaker: Agen Izin TKA Diperas Rp135 Miliar Vespa dan Innova Jadi Syarat
-
Kok Bisa Hiu Tutul Sering 'Nyasar' ke Pantai Indonesia? Ternyata Ini Alasannya!
-
Tragedi Sungai Lusi: 5 Santriwati Penghafal Alquran di Blora Ditemukan Tak Bernyawa