Suara.com - Habib Rizieq Shihab akhirnya buka suara setelah dipanggil polisi. Habib Rizieq diperiksa polisi dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di pernikahan anaknya. Habib Rizieq mengaku udah menerima surat pemanggilan pemeriksaan polisi itu.
Habib Rizieq mengatakan terpaksa menerima surat pemeriksaan itu.
"Ya apa boleh buat, saya terpaksa terima surat cinta mereka," kata Habib Rizieq, Jumat (4/12/2020).
Sebelum mengungkapkan hal itu, Habib Rizieq kesal ajakan dialog dengan Presiden Joko Widodo ditolak mentah.
“Sampai hari ini, saya masih mengajak pemerintah, apakah itu Presiden Jokowi, Ibu Megawati, Bapak Kapolri, atau Bapak Panglima TNI. Kami siap untuk dialog 24 jam. Pagi, siang, atau malam, kami siap. Anda perlu berdialog dengan kami. Ayo kita berdialog,” ujar Habib Rizieq.
“Kita sudah tawarkan dari kemarin-kemarin, tapi mengapa mereka tidak berani berdialog. Beraninya main lapor-laporan terus, ya apa boleh buat, saya terpaksa terima surat cinta mereka,” sambungnya.
Habib Rizieq mengatakan jika dirinya bukan pemberontak atau juga musuh.
“Kami bukan pemberontak, musuh pemerintah, musuh tentara, atau musuh polisi. Kami hanya ingin menyuarakan suara rakyat yang selama ini terpendam di jiwa masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengaku, pihaknya tak pernah menghalang-halangi pertemuan Habib Rizieq dengan Presiden Jokowi. Akan tetapi, untuk berdialog empat mata sebaiknya tak perlu. Sebab, kata dia, diskusi tersebut tak akan berlangsung sesuai harapan.
Baca Juga: Channel YouTube Front TV Milik FPI Lenyap Seketika, Fadli Zon: Ada Sabotase
“Pertama, tidak ada yang menghambat (presiden berdialog dengan Habib Rizieq). Kemudian yang kedua berdialog untuk apa?” tutur Donny kepada Suara, baru-baru ini.
“Tidak bisa (Jokowi) berdialog dengan orang yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya, yang ada caci maki, cacian dan umpatan-umpatan kotor, itu kan bukan level presiden berdialog dengan orang semacam itu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Donny menambahkan, pihaknya hanya mau membuka gerbang dialog dengan tokoh-tokoh agama yang memiliki integritas serta kadar keilmuan tinggi. Sebab dengan begitu, proses tukar pikiran bakal berlangsung baik, tanpa ada umpatan atau perkataan yang tak perlu.
“Presiden berdialog dengan Buya Syafii Ma’rif Prof Azyumardi Azra, Kyai Said Aqil Siradj itu bisa, karena mereka orang-orang terdidik dengan integritas yang tinggi. Tapi dengan Habib Rizieq mau bicara apa, kalau isi mulutnya umpatan fitnah, jadi tidak perlu didialogkan,” kata dia.
Berita Terkait
-
Api Kembali Membara: Habib Rizieq Serukan Umat Tangkap dan Seret Silfester Matutina ke Kejaksaan!
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
-
Suara LIVE! Bentrok Telan Korban di Ceramah Rizieq Shihab, Sosok Pembuat Logo Baru HUT ke 80 RI
-
5 Fakta Panas Bentrok Berdarah di Ceramah Rizieq Shihab yang Sebabkan 15 Orang Terkapar
-
Kutuk Keras Bentrokan Berdarah FPI Vs PWI-LS di Pemalang, GP Ansor Tawarkan Diri Jadi Juru Damai!
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
Skandal Kuota Haji 2023-2024: KPK Usut Biro Perjalanan Daerah, Siapa Saja yang Terlibat?
-
Muncul Desakan Moratorium Program MBG Hingga Penetapan KLB, Apa Kata Istana?
-
Hari Tani Nasional 2025: PDIP Desak Kedaulatan Pangan, Petani Harus Jadi Tuan Rumah
-
Di BAP Sebut Patok Berada di Kawasan PT WKM, Saksi Berkelit, OC Kaligis: Ini Banyak Keterangan Palsu
-
KPK Siap Bantu Menkeu Purbaya Kejar 200 Pengemplang Pajak yang Tagihannya Mencapai Rp 60 Triliun
-
Sidang Patok Ilegal, Hakim Cecar Saksi: Siapa Sebenarnya yang Tak Boleh Ada di Lokasi?
-
DPRD Dorong Pasar Jaya Bangun Hunian di Atas Pasar untuk Atasi Krisis Perumahan Jakarta
-
DPR Tunggu Hasil Komisi Reformasi, Substansi RUU Polri Belum Final
-
SPI: Tanpa Reforma Agraria, Program Prabowo Bisa Jadi 'Beban Negara'
-
Game Changer! DPR 'Ketok Palu' Bentuk Pansus Khusus Selesaikan Konflik Agraria