Suara.com - Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo merasa difitnah karena keluarganya terutama sang putrinya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dikait-kaitkan dengan kasus suap izin ekspor benih lobster yang telah menyeret eks Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai tersangka.
Hashim menganggap tuduhan itu sangat mempengaruhi pencalonan putrinya yang maju dalam Pilkada Tangerang Selatan. Terlebih nama PT Bima Sakti Mutiara yang dikendalikan Saras sebagai pimpinan perusahaan dianggap terlibat dalam kasus suap Edhy Prabowo.
"Saya prihatin dan saya merasa dizalimi, merasa dihina dan difitnah. Anak saya sangat merasakan apakah ini kebetulan atau tidak Sarah maju sebagai calon wakil wali kpta tangsel, pas satu minggu sebelum Pilkada kok ada berita begini, mengenai Edhy Prabowo dan kelompoknya yang ditahan dan dikaitkan dengan kami keluarga Djojohadikusumo, dikaitkan dengan Sarah," ungkap Hasim dalam konferensi pers klarifikasi, di Cafejetski, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).
Adik kandung Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa PT BSM yang merupakan perusahaan milik keluarganya itu sudah berdiri sejak 34 tahun lalu di bidang kelautan.
Hasim menceritakan bahwa perusahaanya PT BSM, sempat ingin mengajukan izin ekspor lobster, ketika Kementerian KKP dikomandoi Susi Pudjiastuti. Namun, ketika itu Susi tak mengeluarkan izin ekspor Lobster.
Sehingga, Hasim dan perusahaannya mengikuti langkah menteri Susi saat itu.
"Khusus untuk lobster dilarang budidaya, apalagi ekspor. Menteri lama melarang budidaya lobster. Maka kami tidak melakukan kami tidak bikin budi daya ekspor, kemudian berhenti," ucap Hashim.
Hashim pun juga tak mengenal perusahaan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) yang kini juga tengah diusut oleh KPK dalam kasus suap Edhy. Diketahui perusahaan-perusahaan yang ingin mengekspor benih lobster menggunakan PT ACK.
"Ada perusahaan namanya ACK saya baru tahu setelah pak Edi ditangkap saya baru tahu ada perusahaan namanya ACK nnggak tahu," ucap Hashim.
Baca Juga: Hotman Paris: Saraswati Tidak Terlibat Kasus Ekspor Benur Edhy Prabowo
Hashim menegaskan bahwa perusahan keluarganya itu, termasuk kakaknya Prabowo yang kini menjadi Menteri Petahanan (Menhan) tak ada kaitannya dengan kasus suap izin benih lobster.
"Saya mau tegaskan kerluaga kami termasuk pak Prabowo, tidak ada kaitannya dengan perusahan itu dan terus terang saja kami merasa sangat-sangat dirugikan dengan eksistensi peusahaan itu dan pelaku-pelakunya," tutup Hashim.
KPK telah menetapkan mantan politikus Gerindra Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam kasus suap izin benih lobster. Dalam kasus ini, Edhy diduga telah menerima uang suap mencapai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat. Uang itu sebagian diduga digunakan Edhy bersama istrinya untuk berbelanja tas hermes, sepeda, hingga jam rolex di Amerika Serikat.
Selain Edhy, KPK juga telah menetapkan enam orang tersangka. Mereka adalah stafsus Menteri KKP, Safri; stafsus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misata; pengurus PT ACK, Siswadi; staf isteri Menteri KKP, Ainul Faqih; Direktur PT DPP, Suharjito; dan pihak swasta Amiril Mukminin. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Edhy dan keenam lainnya resmi ditahan KPK.
Kasus ini berawal saat KPK meringkus Edhy bersama istrinya Iis Rosita Dewi di Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang pada Rabu (25/11/2020) dini hari.
Edhy ditangkap di Bandara Soetta, usai melakukan kunjungan di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat.
Dalam OTT itu, KPK sempat mengamankan sebanyak 17 orang. Namun, dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik antirasuah dan pimpinan hanya tujuh orang yag ditetapkan tersangka termasuk Edhy.
Sementara istrinya, Iis Rosita Dewi, lolos dari jeratan KPK. Anggota DPR itu kembali dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut.
Berita Terkait
-
Menpar Widi Minta Anggaran Rp709 Miliar, Keponakan Prabowo: Sudah Lapor Presiden? Belum?
-
Saraswati Fellowship Wisuda Angkatan Pertama: 30 Perempuan Siap Jadi Pemimpin Masa Depan
-
Didesak 10.000 Petisi Konstituen, Rahayu Saraswati Hadir Lagi di DPR Kembali Pimpin Rapat Komisi VII
-
MKD Putuskan Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, Dasco Ungkap Alasannya
-
Menunggu Nasib Lima Anggota DPR Nonaktif di Tangan MKD, Hati-hati Publik Marah Bila...
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123