Suara.com - Pemerintah telah menerima 1,2 juta dosis Vaksin Covid-19 dan akan menambah lagi jumlahnya dalam waktu dekat. Namun, antigen tersebut tidak bisa langsung didistribusikan ke masyarakat Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada sejumlah tahapan vaksinasi yang akan diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Prosedur ini diperlukan demi menjamin kesehatan, keselamatan dan efektivitas vaksin tersebut.
"Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari BPOM dan perlu saya tegaskan pertama seluruh prosedur harus dijalami dengan baik," ujar Jokowi dalam siaran Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Tahapan itu, kata Jokowi, mencakup uji klinis dan pertimbangan ilmiah lainnya. Setelah itu baru bisa ditentukan kapan vaksinasi akan mulai dilakukan.
"Ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai," kata Jokowi.
Selain itu, harus ada pengaturan sistem distribusi sebelum vaksinasi dilakukan. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola vaksinasi akan dilakukan terlebih dahulu.
"Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yg lalu lewat simulasi-simulasi di beberapa provinsi dan saya yakin setelah vaksinasi dimulai semua sudah dalam keadaan siap," pungkasnya.
Berita Terkait
-
1,2 juta Vaksin Covid-19 Mendarat dari China, Jokowi: Akan Kita Tambah Lagi
-
1,2 juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba, Jokowi: Kita Cegah Peluasan Covid-19
-
Vaksin Covid-19 Mendarat di Indonesia Malam Ini, Warganet Antusias
-
Tak Cuma Vaksin, Ilmuwan Kembangkan Obat yang Bisa Cegah Covid-19 24 Jam!
-
Tambah 1.331 Orang, Kasus Covid-19 DKI Jakarta Mencapai 143.961 Pasien
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
Terkini
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!