Suara.com - Pemerintah pusat belum bisa memastikan kapan pembagian vaksin Covid-19 akan dilakukan. Sebab harus ada prosedur dan kajian ilmiah lagi sebelum antigen itu didistribusi ke masyarakat.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan Pemprov tak perlu menunggu kajian pusat. Jika memang diperlukan, maka bisa saja membeli vaksin sendiri.
"Kalau memang kami harus membeli vaksin. sudah disiapin di 2021," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12/2020).
Taufik menyatakan anggaran untuk membeli vaksi sudah disiapkan sebesar Rp 5 triliun. Pengadaannya lewat mata anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) yang dialokasi dari sejumlah anggaran di APBD 2021.
"Jakarta APBD-nya sudah menyiapkan anggaran BTT Rp5 triliun untuk kepentingan covid, termasuk (vaksin) di dalamnya," jelasnya.
Urusan distribusi vaksin juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Taufik meminta agar sosialisasi regulasi tersebut digencarkan ke masyarakat.
"Pemerintah harus menyosialisasikan terus menerus. sampaikan pada RT-RT masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, ada sejumlah tahapan vaksinasi yang akan diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Prosedur ini diperlukan demi menjamin kesehatan, keselamatan dan efektivitas vaksin tersebut.
"Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan2 dari BPOM dan perlu saya tegaskan pertama seluruh prosedur harus dijalami dengan baik," ujar Jokowi dalam siaran Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Baca Juga: Kocak! Warganet beri Lelucon Depok Kota Percobaan
Tahapan itu, kata Jokowi, mencakup uji klinis dan pertimbangan ilmiah lainnya. Setelah itu baru bisa ditentukan kapan vaksinasi akan mulai dilakukan.
"Ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai," kata Jokowi.
Selain itu, harus ada pengaturan sistem distribusi sebelum vaksinasi dilakukan. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola vaksinasi akan dilakukan terlebih dahulu.
"Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yg lalu lewat simulasi2 di bbrp provinsi dan saya yakin setelah vaksinasi dimulai semua sudah dalam keadaan siap," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
-
Gerindra Tagih Pramono Anggaran Perbaikan SDN 01 Pulau Harapan: Jangan Cuma Janji!
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
DPRD Desak Pemprov DKI Percepat Digitalisasi Parkir untuk Hapus Pungli dan Kebocoran PAD
-
MUI DKI Mau Standarisasi Guru Ngaji, Ketua DPRD Bilang Begini
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden