Suara.com - Pemerintah pusat belum bisa memastikan kapan pembagian vaksin Covid-19 akan dilakukan. Sebab harus ada prosedur dan kajian ilmiah lagi sebelum antigen itu didistribusi ke masyarakat.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan Pemprov tak perlu menunggu kajian pusat. Jika memang diperlukan, maka bisa saja membeli vaksin sendiri.
"Kalau memang kami harus membeli vaksin. sudah disiapin di 2021," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12/2020).
Taufik menyatakan anggaran untuk membeli vaksi sudah disiapkan sebesar Rp 5 triliun. Pengadaannya lewat mata anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) yang dialokasi dari sejumlah anggaran di APBD 2021.
"Jakarta APBD-nya sudah menyiapkan anggaran BTT Rp5 triliun untuk kepentingan covid, termasuk (vaksin) di dalamnya," jelasnya.
Urusan distribusi vaksin juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Taufik meminta agar sosialisasi regulasi tersebut digencarkan ke masyarakat.
"Pemerintah harus menyosialisasikan terus menerus. sampaikan pada RT-RT masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, ada sejumlah tahapan vaksinasi yang akan diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Prosedur ini diperlukan demi menjamin kesehatan, keselamatan dan efektivitas vaksin tersebut.
"Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan2 dari BPOM dan perlu saya tegaskan pertama seluruh prosedur harus dijalami dengan baik," ujar Jokowi dalam siaran Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Baca Juga: Kocak! Warganet beri Lelucon Depok Kota Percobaan
Tahapan itu, kata Jokowi, mencakup uji klinis dan pertimbangan ilmiah lainnya. Setelah itu baru bisa ditentukan kapan vaksinasi akan mulai dilakukan.
"Ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai," kata Jokowi.
Selain itu, harus ada pengaturan sistem distribusi sebelum vaksinasi dilakukan. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola vaksinasi akan dilakukan terlebih dahulu.
"Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yg lalu lewat simulasi2 di bbrp provinsi dan saya yakin setelah vaksinasi dimulai semua sudah dalam keadaan siap," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Nominal UMP Jakarta 2026 Bikin Buruh Kecewa, Anggota DPRD DKI Bilang Begini
-
DPRD Dukung Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 T untuk Atasi Banjir: Warga Jakarta Sudah Tertekan!
-
Berlangsung Alot, Rapat Paripurna DPRD DKI Sahkan Empat Raperda
-
DPRD DKI Coret Pasal Larangan Jual Rokok 200 Meter dari Sekolah, Kemendagri Jadi Penentu
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!