Suara.com - Pemerintah pusat belum bisa memastikan kapan pembagian vaksin Covid-19 akan dilakukan. Sebab harus ada prosedur dan kajian ilmiah lagi sebelum antigen itu didistribusi ke masyarakat.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan Pemprov tak perlu menunggu kajian pusat. Jika memang diperlukan, maka bisa saja membeli vaksin sendiri.
"Kalau memang kami harus membeli vaksin. sudah disiapin di 2021," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12/2020).
Taufik menyatakan anggaran untuk membeli vaksi sudah disiapkan sebesar Rp 5 triliun. Pengadaannya lewat mata anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) yang dialokasi dari sejumlah anggaran di APBD 2021.
"Jakarta APBD-nya sudah menyiapkan anggaran BTT Rp5 triliun untuk kepentingan covid, termasuk (vaksin) di dalamnya," jelasnya.
Urusan distribusi vaksin juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Taufik meminta agar sosialisasi regulasi tersebut digencarkan ke masyarakat.
"Pemerintah harus menyosialisasikan terus menerus. sampaikan pada RT-RT masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, ada sejumlah tahapan vaksinasi yang akan diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Prosedur ini diperlukan demi menjamin kesehatan, keselamatan dan efektivitas vaksin tersebut.
"Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan2 dari BPOM dan perlu saya tegaskan pertama seluruh prosedur harus dijalami dengan baik," ujar Jokowi dalam siaran Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Baca Juga: Kocak! Warganet beri Lelucon Depok Kota Percobaan
Tahapan itu, kata Jokowi, mencakup uji klinis dan pertimbangan ilmiah lainnya. Setelah itu baru bisa ditentukan kapan vaksinasi akan mulai dilakukan.
"Ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai," kata Jokowi.
Selain itu, harus ada pengaturan sistem distribusi sebelum vaksinasi dilakukan. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola vaksinasi akan dilakukan terlebih dahulu.
"Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yg lalu lewat simulasi2 di bbrp provinsi dan saya yakin setelah vaksinasi dimulai semua sudah dalam keadaan siap," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Transjakarta Rawan Kecelakaan? DPRD DKI Soroti Gaya Hidup Sopir: Begadang, Narkoba, Judi Online!
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
Belum Ada Keputusan soal Pengurangan Tunjangan Perumahan, DPRD DKI: Nggak Mungkin Buru-buru
-
Rencana 'Privatisasi' PAM Jaya Mentok di DPRD, Fraksi-Fraksi Khawatir Air Bersih Jadi Ladang Bisnis
-
Tunjangan Rp70 Miliar Anggota DPRD DKI: PKS Cuci Tangan, Salahkan Pusat?
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut