Suara.com - Pemerintah pusat belum bisa memastikan kapan pembagian vaksin Covid-19 akan dilakukan. Sebab harus ada prosedur dan kajian ilmiah lagi sebelum antigen itu didistribusi ke masyarakat.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan Pemprov tak perlu menunggu kajian pusat. Jika memang diperlukan, maka bisa saja membeli vaksin sendiri.
"Kalau memang kami harus membeli vaksin. sudah disiapin di 2021," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12/2020).
Taufik menyatakan anggaran untuk membeli vaksi sudah disiapkan sebesar Rp 5 triliun. Pengadaannya lewat mata anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) yang dialokasi dari sejumlah anggaran di APBD 2021.
"Jakarta APBD-nya sudah menyiapkan anggaran BTT Rp5 triliun untuk kepentingan covid, termasuk (vaksin) di dalamnya," jelasnya.
Urusan distribusi vaksin juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Taufik meminta agar sosialisasi regulasi tersebut digencarkan ke masyarakat.
"Pemerintah harus menyosialisasikan terus menerus. sampaikan pada RT-RT masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, ada sejumlah tahapan vaksinasi yang akan diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Prosedur ini diperlukan demi menjamin kesehatan, keselamatan dan efektivitas vaksin tersebut.
"Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan2 dari BPOM dan perlu saya tegaskan pertama seluruh prosedur harus dijalami dengan baik," ujar Jokowi dalam siaran Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Baca Juga: Kocak! Warganet beri Lelucon Depok Kota Percobaan
Tahapan itu, kata Jokowi, mencakup uji klinis dan pertimbangan ilmiah lainnya. Setelah itu baru bisa ditentukan kapan vaksinasi akan mulai dilakukan.
"Ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai," kata Jokowi.
Selain itu, harus ada pengaturan sistem distribusi sebelum vaksinasi dilakukan. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola vaksinasi akan dilakukan terlebih dahulu.
"Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yg lalu lewat simulasi2 di bbrp provinsi dan saya yakin setelah vaksinasi dimulai semua sudah dalam keadaan siap," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ketua DPRD DKI Minta 13 Sungai Jakarta Dikeruk hingga 5 Meter untuk Halau Banjir
-
156 Siswa Terpapar Narkotika, Gerindra Desak Pemprov DKI Perketat Penjualan Obat Keras
-
DPRD DKI: 137 Kawasan Jakarta Rawan Narkoba, Menyusup ke Kamar Kos dan Apartemen
-
Nominal UMP Jakarta 2026 Bikin Buruh Kecewa, Anggota DPRD DKI Bilang Begini
-
DPRD Dukung Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 T untuk Atasi Banjir: Warga Jakarta Sudah Tertekan!
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
Terkini
-
Mendagri Minta Jajarannya Dukung Transformasi dan Arah Kebijakan Presiden
-
Transjakarta Berduka dan Serahkan Penyelidikan Kecelakaan Maut di Pondok Labu ke Polisi
-
Tolak PSN Merauke, Majelis Rakyat Papua Peringatkan Risiko Kepunahan Masyarakat Adat
-
Anggota Komisi III DPR: MKMK Tak Berwenang Batalkan Pengangkatan Adies Kadir Sebagai Hakim MK!
-
SBY Minta Pemerintah Dalami Aturan Board of Peace Sebelum Bayar Iuran Rp17 Triliun
-
Gus Ipul Minta Pendamping PKH Datangi 11 Juta Peserta PBI yang Dinonaktifkan
-
Golkar Resmi Proses PAW Adies Kadir, Sarmuji Tegaskan Tak Ada 'Lompat Pagar'
-
MKMK Dinilai Hanya Bisa Adili Etik, Keppres Pengangkatan Adies Jadi Hakim MK Tak Bisa Dibatalkan?
-
Drama Tetangga: Teriakkan Suara Drum Berujung Pengeroyokan, Korban Malah Jadi Terlapor
-
Nasib Tragis Sutaji, Pemuda Pondok Labu Tewas Terlindas Transjakarta di Depan Bus Stop Taman DDN