Suara.com - Petisi berisi desakan agar pemerintah menggratiskan biaya vaksin Covid-19 untuk rakyat dibuat oleh Sulfikar Amir. Hingga Jumat (11/12/2020), pukul 08.00 WIB, petisi telah ditandatangani oleh 1.447 orang.
"Memberikan vaksin Covid-19 secara gratis ke seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali," kata Sulfikar dalam petisinya.
Pemerintah diminta membatalkan program vaksin mandiri karena warga harus membayar, padahal sekarang mayoritas warga kesulitan ekonomi akibat pandemi.
"Program vaksin mandiri adalah bentuk komersialisasi vaksin yang sangat tidak tepat dan tidak etis untuk dilakukan dalam situasi pandemi seperti sekarang. Ini dapat menggagalkan proses vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminan setiap warga Indonesia yang tidak mendapatkan vaksin gratis mau dan mampu membayar biaya vaksin," kata dia.
Pemerintah dianggap gagal mengendalikan pandemi karena setiap kebijakan yang diambil dinilai tidak tepat dan tidak efektif untuk menekan penularan virus corona.
"Sejak awal pandemi pemerintah Joko Widodo kelihatan gagap memanfaatkan peluang yang ada untuk mencegah pandemi. Hal ini diperparah oleh kepentingan politik ekonomi yang mengorbankan kesehatan publik. Akibatnya, krisis pandemi memakan banyak korban, khususnya dokter dan tenaga kesehatan," kata dia.
Pada Kamis (10/12/2020), ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman pernah mengatakan seharusnya vaksin Covid-19 diberikan kepada masyarakas secara gratis.
"Vaksinasi ini dilakukan dalam situasi pandemi bencana nasional, sehingga vaksin ini menjadi satu barang yang menjadi hak setiap warga negara, ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan dan hak hidup masyarakat, jadi harus gratis," kata Dicky melalui pesan singkat kepada Suara.com.
"Ini juga sesuai dengan yang disampaikan badan kesehatan dunia, dan sejarah pandemi sebelumnya."
Baca Juga: Google Kenalkan Fitur untuk Tangkal Hoaks Vaksin Covid-19
Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan pemerintah belum menentukan harga untuk satu dosis vaksin.
"Mengenai harga eceran tertinggi dan sebagainya kami belum bisa tentukan karena jumlah vaksin di dunia juga berubah-ubah dan sekarang masih mahal, tahun depan kemungkinan harganya berubah lagi," kata Terawan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2020).
Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas kerja sama pengadaan impor vaksin.
Pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia, yakni yang diproduksi Bio Farma, Astrazeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.
Berita Terkait
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sebut Kereta Whoosh buat Investasi Sosial, Profesor Ini Sindir Jokowi: Makanya Kuliah yang Benar
-
Studi Ungkap Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sejak Awal Tak Layak: Pelajaran Mahal untuk Indonesia
-
Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
-
Pendidikan Gibran Dikuliti Profesor Kampus Ternama di Singapura: Kok Bisa Masuk MDIS?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus