Suara.com - Petisi berisi desakan agar pemerintah menggratiskan biaya vaksin Covid-19 untuk rakyat dibuat oleh Sulfikar Amir. Hingga Jumat (11/12/2020), pukul 08.00 WIB, petisi telah ditandatangani oleh 1.447 orang.
"Memberikan vaksin Covid-19 secara gratis ke seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali," kata Sulfikar dalam petisinya.
Pemerintah diminta membatalkan program vaksin mandiri karena warga harus membayar, padahal sekarang mayoritas warga kesulitan ekonomi akibat pandemi.
"Program vaksin mandiri adalah bentuk komersialisasi vaksin yang sangat tidak tepat dan tidak etis untuk dilakukan dalam situasi pandemi seperti sekarang. Ini dapat menggagalkan proses vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminan setiap warga Indonesia yang tidak mendapatkan vaksin gratis mau dan mampu membayar biaya vaksin," kata dia.
Pemerintah dianggap gagal mengendalikan pandemi karena setiap kebijakan yang diambil dinilai tidak tepat dan tidak efektif untuk menekan penularan virus corona.
"Sejak awal pandemi pemerintah Joko Widodo kelihatan gagap memanfaatkan peluang yang ada untuk mencegah pandemi. Hal ini diperparah oleh kepentingan politik ekonomi yang mengorbankan kesehatan publik. Akibatnya, krisis pandemi memakan banyak korban, khususnya dokter dan tenaga kesehatan," kata dia.
Pada Kamis (10/12/2020), ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman pernah mengatakan seharusnya vaksin Covid-19 diberikan kepada masyarakas secara gratis.
"Vaksinasi ini dilakukan dalam situasi pandemi bencana nasional, sehingga vaksin ini menjadi satu barang yang menjadi hak setiap warga negara, ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan dan hak hidup masyarakat, jadi harus gratis," kata Dicky melalui pesan singkat kepada Suara.com.
"Ini juga sesuai dengan yang disampaikan badan kesehatan dunia, dan sejarah pandemi sebelumnya."
Baca Juga: Google Kenalkan Fitur untuk Tangkal Hoaks Vaksin Covid-19
Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan pemerintah belum menentukan harga untuk satu dosis vaksin.
"Mengenai harga eceran tertinggi dan sebagainya kami belum bisa tentukan karena jumlah vaksin di dunia juga berubah-ubah dan sekarang masih mahal, tahun depan kemungkinan harganya berubah lagi," kata Terawan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2020).
Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas kerja sama pengadaan impor vaksin.
Pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia, yakni yang diproduksi Bio Farma, Astrazeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.
Berita Terkait
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sebut Kereta Whoosh buat Investasi Sosial, Profesor Ini Sindir Jokowi: Makanya Kuliah yang Benar
-
Studi Ungkap Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sejak Awal Tak Layak: Pelajaran Mahal untuk Indonesia
-
Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
-
Pendidikan Gibran Dikuliti Profesor Kampus Ternama di Singapura: Kok Bisa Masuk MDIS?
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
Terkini
-
Daftar Majelis Hakim PN Jakpus yang Bakal Adili Gugatan LCC MPR, Ada Sosok Ummi Kusuma Putri
-
Ketua MPR Ahmad Muzani Digugat ke PN Jakpus Buntut Kisruh LCC Empat Pilar
-
Kunjungan Prabowo Dianggap Spontan, Seskab Teddy Diminta Tak Main Rahasia
-
Apa Itu Formula 1+8? Saran Diplomasi Dino Patti Djalal untuk Presiden Prabowo
-
Misteri Jalan 'Tak Penting' di Gunung Ciremai, Warga Cium Aroma Proyek Geothermal Senyap
-
MPR Digugat soal LCC Empat Pilar Kalbar, Sidang Digelar Selasa Pekan Depan
-
1 dari 6 Hari Habis di Luar Negeri, Prabowo Patut Tiru Gaya Xi Jinping Biar Lebih Hemat
-
Ironi Listrik Indonesia: Energi Dikeruk dari Daerah, Tapi Cuma Jawa yang Terang Benderang
-
Bahlil Lahadalia Digugat ke PTUN, Kebijakan Listrik Nasional Dinilai Ugal-ugalan dan Abaikan Daerah
-
Prabowo Diminta Jangan Boros dan Contoh Presiden Meksiko: 17 Kali Telpon Trump, Tak Pakai Ketemuan