Suara.com - Cendekiawan Emha Ainun Najib alias Cak Nun menyoroti soal bentrokan berdarah antara polisi dengan laskar pengawal Habib Rizieq Shihab di KM 50, Tol Jakarta-Cikampek yang kekinian menyedot perhatian publik.
Lantaran tensi yang kadung memanaskan, Cak Nun menyebut jika aparat dengan FPI bukan cuma memperoleh izin, tapi telah mendapatkan perintah dari Allah untuk bertikai.
“Pemerintah Indonesia dengan TNI dan Polrinya maupun Muhammad Rizieq Syihab dengan FPI-nya sudah memperoleh bukan hanya izin, tapi bahkan perintah dari Allah untuk berperang,” kata Cak Nun dalam keterangan tertulis seperti disitat Hops.id--media jaringan Suara.com--, Jumat (11/12/2020).
Pernyataan itu bukan tanpa sebab, Cak Nun merujuk pada sebuah ayat yang mengatakan adanya kewajiban untuk berperang.
“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."
“Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka,” tulis Cak Nun.
Berdasarkan perintah perang yang terdapat pada kutipan tersebut, Cak Nun mempertanyakan sosok kafir dan munafik seperti apa yang dimaksud.
Menurut Cak Nun, ketika seseorang menuding yang bukan berdasarkan kenyataannya itulah yang dimaksud kafir dan munafik.
Ia menyayangkan situasi politik panas yang kini merebak di tanah air, bahkan banyak di antara masyarakat yang saling menyalahkan satu sama lain.
Baca Juga: Buka Hotline Soal Penembakan Pengawal Rizieq, Polri: Biar Tak Ada Dusta
“Kafir dan munafik itu yang mana? Kafir dan munafik menurut siapa? Kita masing-masing menuding yang bukan kita itulah yang kafir dan munafik. Kita sudah sampai pada suatu situasi dan pemetaan politik kebangsaan di mana kita saling mengkafirkan dan memunafikkan, bisa dengan bahasa yang berbeda-beda,” tutur Cak Nun.
Dalam hal ini, ia mengambil contoh pertentangan antara pemerintah dengan, Rizieq Shihab.
“Bagi Pemerintah, MRS atau HRS adalah pengingkar (kafir) hukum Negara, tokoh palsu yang mengaku Imam Besar Kaum Muslimin Indonesia, kata-katanya keras dan kasar, melecehkan Pemerintahan yang sah, menghina dan menista TNI dan Polri, provokator perpecahan NKRI, tukang hasut dan merendahkan pemimpin tertinggi Negara sampai menyebutnya Jokodok,” jelasnya.
“Demikian juga bagi HRS Pemerintah adalah penista nilai-nilai Islam, sehingga mereka mendirikan Front Pembela Islam. Penguasa penindas rakyat, penuh korupsi dan manipulasi, bergelimang kebohongan dan kedhaliman,” lanjut Cak Nun.
Adanya pola pikir dan argumentasi semacam itu membuat keduanya saling berbenturan satu sama lain dengan dalih mempertahankan prinsip yang diyakini oleh masing-masing pihak.
Di sisi lain, kedua belah pihak juga memiliki segala yang dipersiapkan untuk berperang, mulai dari motivasi, mental, emosi, taktik hingga pesenjataan.
Berita Terkait
-
Silsilah Noe Letto, Putra Cak Nun Dilantik Jadi Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional
-
Gelandangan di Kampung Sendiri: Kritik yang Tak Pernah Usang
-
Ogah Terjebak Label Sufi, Sabrang Letto Singgung Kepemimpinan Cak Nun: Bukan untuk Meninggikan Diri
-
Sindir soal Korupsi hingga Moral, Kritik Telak Putra Cak Nun usai Bahlil Bilang Jangan Kufur Nikmat
-
'Ramalan' Cak Nun 12 Tahun Lalu Terbukti: Iran Diserang, Saudi Bela Israel, Indonesia Terbelah
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!