Suara.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, pihaknya membentuk tim monitoring guna memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Ia memastikan tim tersebut bertugas secara netral dan profesional.
Akmal menjelaskan terdapat empat tim. Tim pertama yang mengurusi soal anggaran dan dikoordinir oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. Tugasnya ialah untuk memastikan pembiayaan dan realisasi anggaran di APBD masing-masing daerah sudah berjalan baik.
"Pilkada di ujung tahun, disamping Pilkada kami juga ingin memastikan agar capaian realisasi anggaran semua daerah bisa sesuai dengan yang ditargetkan," kata Akmal dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun Instagram Kemendagri, Jumat (11/12/2020).
Akmal menyebut kalau berdasarkan hasil evaluasi, pembiayaan dan realisasi APBD berjalan cukup baik. Kemudian untuk tim kedua bertugas untuk membantu penyelenggara menyiapkan data kependudukan atau melakukan perekaman KTP elektronik bagi warga.
Hasilnya, tim tersebut berhasil merekam satu juta lebih KTP elektronik bagi pemilih yang belum melakukan perekaman.
Lebih lanjut untuk tim ketiga ialah yang memantau jalannya protokol kesehatan Covid-19 selama pilkada berlangsung. Tim ini memantau langsung ke 23 kabupaten/kota yang menggelar pilkada.
Sedangkan untuk tim keempat, bertugas untuk memastikan bahwasanya semua tahapan-tahapan pilkada berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disepakati bersama.
Akmal menyatakan kalau seluruh anggota tim telah disumpah dan berjanji untuk bertugas secara netral. Apabila ada pertugas yang tidak netral, pihaknya akan langsung menindaklanjutinya.
"Jadi kami pastikan, petugas-petugas kami yang bertugas untuk melakukan monitoring dan pemantauan, melaksanakan tugasnya secara netral dan profesional," tuturnya.
Baca Juga: Pengakuan ASN Disuruh Kawal Pilkada Mantu Jokowi, Ini Reaksi Kemendagri
"Dan sekali lagi, Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas petugas yang tidak netral, kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Kritik Bank Dunia ke BUMN: Jago Dominasi Tapi Produktivitasnya Kalah Sama Swasta!
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
Terkini
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 8 Oktober 2025: Waspada Hujan & Suhu Panas di Indonesia
-
Skandal Kuota Haji: KPK Buka Pintu Periksa Ulang Yaqut Cholil, Kebijakan 50-50 Disorot
-
Cak Imin Ditunjuk Prabowo Periksa Pesantren, Wakil Ketua DPR Cucun: Bukti Negara Hadir
-
Usai Periksa Eks Bendahara Amphuri, KPK Pertimbangkan Panggil Gus Yaqut
-
Tak Mau Kebobolan Lagi, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel Bertanding di Indonesia
-
Siap Terbitkan PMA, Kemenag Sebut Putusan MK Perkuat Pengelolaan Zakat
-
Sesal Orang Tua Santri Korban Ponpes Roboh, Anak Sempat Tolak Balik Pesantren 2 Hari Sebelum Tragedi
-
Terbongkar! Sejumlah Biro Travel Ilegal Garap Haji Kuota Khusus, KPK Bidik Praktik Jual Beli Kuota
-
Jadi Tersangka Korupsi Rp1,35 T, Intip Harta Halim Kalla: Aset di Mana-mana Sejak 2010
-
Nekat Lawan Polisi Pakai Golok, Detik-detik Berdarah 2 Pemuda di Koja Didor di Tempat!