Suara.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, pihaknya membentuk tim monitoring guna memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Ia memastikan tim tersebut bertugas secara netral dan profesional.
Akmal menjelaskan terdapat empat tim. Tim pertama yang mengurusi soal anggaran dan dikoordinir oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. Tugasnya ialah untuk memastikan pembiayaan dan realisasi anggaran di APBD masing-masing daerah sudah berjalan baik.
"Pilkada di ujung tahun, disamping Pilkada kami juga ingin memastikan agar capaian realisasi anggaran semua daerah bisa sesuai dengan yang ditargetkan," kata Akmal dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun Instagram Kemendagri, Jumat (11/12/2020).
Akmal menyebut kalau berdasarkan hasil evaluasi, pembiayaan dan realisasi APBD berjalan cukup baik. Kemudian untuk tim kedua bertugas untuk membantu penyelenggara menyiapkan data kependudukan atau melakukan perekaman KTP elektronik bagi warga.
Hasilnya, tim tersebut berhasil merekam satu juta lebih KTP elektronik bagi pemilih yang belum melakukan perekaman.
Lebih lanjut untuk tim ketiga ialah yang memantau jalannya protokol kesehatan Covid-19 selama pilkada berlangsung. Tim ini memantau langsung ke 23 kabupaten/kota yang menggelar pilkada.
Sedangkan untuk tim keempat, bertugas untuk memastikan bahwasanya semua tahapan-tahapan pilkada berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disepakati bersama.
Akmal menyatakan kalau seluruh anggota tim telah disumpah dan berjanji untuk bertugas secara netral. Apabila ada pertugas yang tidak netral, pihaknya akan langsung menindaklanjutinya.
"Jadi kami pastikan, petugas-petugas kami yang bertugas untuk melakukan monitoring dan pemantauan, melaksanakan tugasnya secara netral dan profesional," tuturnya.
Baca Juga: Pengakuan ASN Disuruh Kawal Pilkada Mantu Jokowi, Ini Reaksi Kemendagri
"Dan sekali lagi, Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas petugas yang tidak netral, kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji