Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI, Junimart Girsang berharap, kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 mampu membawa kemajuan dan keadilan untuk daerah yang akan mereka pimpin.
“Harapan kita semua, siapa pun pemimpin daerah yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum nanti, mereka merupakan figur yang tepat dan mampu membawa daerahnya menuju kemajuan yang berkeadilan,” kata Junimart, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (13/12/2020).
Junimart mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat yang telah berhasil melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dengan lancar dan damai. Menurutnya, pencapaian tersebut perlu disyukuri karena berlangsung di tengah situasi pandemi Covid-19.
Dalam situasi penuh keprihatinan akibat Pandemi Covid-19 ini, kata dia, para pemimpin terpilih harus dapat menebarkan semangat optimisme dan menjamin terpeliharanya semangat persatuan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut dia tekankan, karena biaya demokrasi untuk menyelenggarakan pilkada tahun ini sangat mahal. Anggaran Pilkada 2020 diketahui mencapai Rp20,4 triliun atau naik dari rencana awal sebesar Rp15,23 triliun. Kenaikan itu disebabkan bertambahnya anggaran untuk membiayai penerapan protokol kesehatan pada saat pilkada.
Dia mengatakan, dengan biaya yang demikian besar, tentunya masyarakat selaku pihak yang membiayai proses demokrasi melalui pembayaran pajak memiliki harapan kepada para pemimpinnya untuk dapat menjaga amanah dan mewujudkan janji-janji kampanyenya.
Lebih penting lagi, kata dia, selesainya Pilkada Serentak 2020 harus menjadi penanda berakhirnya kompetisi antarkelompok, partai, dan kepentingan lainnya, dan kembali menjadi satu kesatuan.
Terlebih lagi, kata dia lagi, perjuangan melawan Covid-19 masih panjang. Pemerintah memang tengah mengupayakan program vaksinasi Covid-19, tetapi hal tersebut memerlukan proses dan waktu sebelum bisa diterima oleh seluruh masyarakat
Oleh karena itu, dia menilai cara terbaik untuk melawan Covid-19 adalah dengan bersatu, memperkuat kolaborasi, dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Baca Juga: Di Penghujung Tahun, Kemendagri Bentuk 4 Tim Monitoring Pilkada
“Di sinilah kemampuan para pemimpin baru akan diuji dan semoga mereka berhasil melepaskan masyarakat dari ancaman pandemi yang berkepanjangan ini. Tanggalkan perbedaan, jadikan persatuan sebagai energi untuk bangkit dari pandemi,” ujar dia pula.
Berita Terkait
-
KPU Provinsi Banten Klaim Partispasi Pemilih Lebih dari 60 Persen
-
Pilkada 2020 Rendah Partisipasi Publik, Pemilih ke TPS Cuma Buat Rekreasi
-
Tertinggi di Jateng, Partisipasi Pemilih di Boyolali Tembus 89%
-
Soal Tingkat Partisipasi Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Kata KPU Bantul
-
Kepatuhan Prokes Pilkada Capai 96 Persen, Doni: Pilkada Belum Berakhir
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis