Suara.com - Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang sempat mengungah potongan video menyertakan tulisan "Tanpa FPI" melalui akun Twitter resmi Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya.
Apalagi dalam video yang sama, terdapat tulisan menjaga negara dari ormas teroris. Bukhori menilai unggahan video tersebut justru tidak mencerminkan polisi yang seharusnya dapat memberikan rasa aman.
Sebaliknya, dengan unggahan video itu polisi dinilai memancing keonaran.
"(Tindakan) itu tidak sepatutnya dilakukan institusi yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun tindakannya itu justru dapat menimbulkan keonaran dan sekurang-kurangnya ketidaknyamanan dan penekanan terhadap sebagian warga negara Indonesia," kata Bukhori dihubungi Suara.com, Rabu (16/12/2020).
Menurut Bukhori dalam hal pengunggahan video "Tanpa FPI" di akun TMC Polda Metro Jaya sekaligus menggambarkan polisi yang sudah melampaui kewenangannya dalam bertindak sebagai penegak hukum.
"Karena itu institusi yang sedemikian itu telah bertindak melampaui hukum," ujar Bukhori.
Diketahui, akun Twitter resmi milik Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya sempat mengunggah video dengan gambar bendera Indonesia dan tulisan Tanpa FPI.
Menanggapi hal itu, Juru bicara FPI sekaligus Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif menilai video itu memperlihatkan adanya upaya negara untuk membubarkan FPI.
"Makin jelas dan terang benderang arahnya," kata Slamet saat dihubungi Suara.com, Selasa (15/12/2020).
Baca Juga: TMC Polda Metro Unggah Video 'Tanpa FPI', Shabri Lubis: No Comment Aja Dah
Slamet menduga kalau beragam peristiwa yang terjadi semenjak pentolan FPI Habib Rizieq Shihab kembali ke tanah air menjadi skenario untuk membubarkan organisasi massa (ormas) yang bermarkas di Petamburan, Jakarta Pusat tersebut. Mulai dari pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, penetapan Rizieq dan petinggi FPI lainnya sebagai tersangka hingga tewasnya enam laskar oleh polisi.
"Kami menduga ini bagian dari skenario besar pembusukan dan pembubaran FPI," ujarnya.
Selain itu, Slamet menyayangkan atas video yang diunggah oleh TMC Polda Metro Jaya. Menurutnya, pihak kepolisian semestinya melindungi masyarakat bukan malah menimbulkan perpecahan.
"Disayangkan kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat justru terkesan mengadu domba masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya, akun resmi milik Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menyedot perhatian netizen. Pasalnya, ia mengunggah sebuah video yang mengatakan menjaga negara dari ormas teroris dan menyebut tanpa FPI.
Video itu diunggah melalui akun Twitter @TMCPoldaMetro pada Senin (14/12/2020). Panjang durasi video tersebut ialah 17 detik.
Pada permulaannya diperlihatkan potongan gambar anggota polisi dan terdapat tulisan 'Rakyat Bersama TNI-Polri Bersatu'. Kemudian tulisannya berganti dengan 'Menjaga Negara dari Ormas Teroris'.
Setelahnya muncul foto wajah Presiden Joko Widodo atau Jokowi lengkap dengan satu kalimat dan suaranya.
"Sudah merupakan kewajiban aparat hukum untuk menegaskan hukum secara tegas dan adil," demikian tulisan dalam video yang dikutip Suara.com, Senin.
Gambarnya pun langsung berganti kembali. Kali ini terdapat seperti coretan bendera merah putih Indonesia didukung dengan tulisan.
"(Gambar bendera Indonesia) Tanpa FPI," demikian penulisannya.
Unggahan itu kemudian direspon oleh beragam pro kontra dengan netizen. Seperti yang ditulis oleh @RudolfSihite yakni kalau TNI dan Polri itu pelayan rakyat.
Dengan begitu, TNI - Polri bertugas menjaga atau melindungi majikannya (rakyatnya), dengan memastikan NKRI aman dan damai.
"Rakyat bersama TNI-Polri. TNI-Polri adalah pelayanan rakyat. Sebagai bos, rakyat berkewajiban melindungi pelayanannya (TNI) dari serangan-serangan pekerja yang lain. Sebagai pelayanan, TNI-Polri harus menjaga atau melindungi majikannya (rakyat), dengan memastikan NKRI aman dan damai," tulis @RudolfSihite.
Sementara netizen lainnya justru mempertanyakan akun Twitter @TMCPoldaMetro yang mengunggah video di luar tupoksinya. Sebagai contoh pemilik akun Twitter @uyototo__ yang menanyakan perihal kabar lalu lintas.
"Sudah enggak update lalu lintas sekarang," tanyanya.
Ada pula pemilik akun Twitter lain yang menyayangkan atas unggahan TMC Polda Metro Jaya yang mengurusi hal lain.
"Ini akun polisi? Bukannya ada semboyan 'melindungi dan mengayomi'? Innalilaah. Habis sudah :(," kata @RamlanHsb.
Berita Terkait
-
Gelombang Protes FPI, Mau Dipenjara Hingga Siap Mati untuk Habib Rizieq
-
Fotonya Masuk Daftar Teroris, Pria Ini Ngaku Data e-KTP Disalahgunakan
-
Kuasa Hukum FPI: Janganlah Bodohi Rakyat dengan Drama Komedi yang Tak Lucu
-
Simpatisan Habib Rizieq Gelar Aksi Moral, Begini Tanggapan Polisi
-
Soal Rekonstruksi Tewasnya 6 Laskar, Ketum FPI: Banyak yang Janggal
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal