Suara.com - Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menanggapi cuitan Mahfud MD dan Ridwan Kamil.
Ferdinand menanggapi pernyataan Ridwan Kamil dan Mahfud MD yang berbantah di Twitter. Menurut dia, hal itu memalukan.
Sebab, Ferdinand mengungkapkan keduanya dapat melakukan diskusi atau pertemuan secara langsung.
"Ini jagad twitter, nggak malu kalian sesama pejabat berbantah lisan di sini? Kenapa tidak ketemu dan rapat diskusi dengan Mahfud MD? Bikin malu saja kepala daerah berbantah lisan di Twitter," tulis Ferdinand melalui akun Twitter @FerdinandHaean3, dikutip Suara.com.
Hal ini berawal dari pernyataan Mahfud MD yang ia kicaukan di Twitter. Dia menanggapi sebuah artikel tentang Ridwan Kamil berbicara soal kekisruhan kerumunan setelah Rizieq pulang ke Indonesia.
Ridwan Kamil meminta Mahfud MD harus bertanggung jawab atas hal itu. Sebab, Mahfud diketahui sempat menyampaikan keterangan terkait penjemputan Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta.
Emil mengatakan, saat itu Mahfud MD telah mengizinkan asal dilakukan dengan tertib.
Oleh karena itu, Emil meminta Mahfud ikut serta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Melalui akun Twitternya, Mahfud mengatakan akan bertanggung jawab terkait hal tersebut.
Baca Juga: Panas dengan Mahfud MD, Ridwan Kamil Sindir Pemimpin Tak Adil Masuk Neraka
"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tidak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," cuit Mahfud.
Lebih lanjut, dia mengatakan sudah tidak memiliki kuasa pada acara malam hari yang digelar Rizieq dan pendukungnya hingga menyebabkan kerumunan.
"Direksi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar direksi yang saya umumkan," lanjutnya.
Kemudian, pernyataan Mahfud itu dibalas oleh Ridwan Kamil. Dia mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama bertanggungjawab.
Sebab menurutnya, kepala daerah yang terus dimintai tanggung jawab.
"Siap pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di bandara yang sangat masif dan merugikan kesehatan atau ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," cuit Ridwan Kamil.
Berita Terkait
-
Panas dengan Mahfud MD, Ridwan Kamil Sindir Pemimpin Tak Adil Masuk Neraka
-
FPI, PA 212 dan GNPF Ulama Tuntut Habib Rizieq Dibebaskan Tanpa Syarat
-
Alasan Tengil Hotman Paris Tolak Jadi Pengacara Habib Rizieq
-
Bada Jumat Besok, PA 212 Gelar Aksi 1812 di Istana, Minta Rizieq Dibebaskan
-
Hotman Paris Tolak Permintaan Jadi Pengacara Habib Rizieq, Gara-gara Ini
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik atas MBG Tinggi, Kinerja BGN Jadi Penentu Keberlanjutan
-
Dewan Pers di HPN 2026: Disrupsi Digital Jadi Momentum Media Bebenah
-
Benang Merah Dua Ledakan di Sekolah: Ketika Perundungan, Internet, dan Keheningan Bertemu
-
Tembus 79,9 persen, Kenapa Kepuasan Kinerja Prabowo Lebih Tinggi dari Presiden Sebelumnya?
-
Saat Pemutakhiran Data Bantuan Berujung Pencabutan Status BPJS PBI, Begini Situasi yang Terjadi
-
Peringati World Interfaith Harmony Week 2026, Ketua DPD RI Fasilitasi Dialog Tokoh Lintas Agama
-
Dianiaya karena Tolak Tambang Ilegal, Nenek Saudah Kini dalam Lindungan LPSK: Siapa Pelakunya?
-
Motor Roda 3 dari Program Atensi Kemensos Bantu Wak Keple Bangkitkan Usaha
-
Kasus Chromebook, Pakar: Kejaksaan Bongkar Siasat 'Regulatory Capture' untuk Dalih Nadiem Makarim
-
Basarnas Fokuskan Pencarian di Muara Pantai Sine, Wisatawan Malang Terseret Ombak Belum Ditemukan