Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan siap menjadi orang Indonesia pertama yang akan disuntik vaksin Covid-19 dinilai harus diikuti seluruh menteri serta kepala daerah. Hal itu demi membangun kepercayaan publik terhadap vaksin pilihan pemerintah.
Ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, seharusnya para menteri dan kepala daerah mengikuti jejak Jokowi sebagai pertanggungjawaban negara menjamin keamanan dari vaksin.
"Beliau (Jokowi) dengan jajarannya, semua kepala daerah, karena orang penting mereka ini, untuk menjadi orang pertama yang disuntik vaksin yang sudah dipastikan terbukti aman efektif dari data ilmiah yang ada, ini akan berkontribusi membangun kepercayaan," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Kamis (17/12/2020).
Dicky juga menilai keputusan Jokowi menggratiskan vaksin Covid-19 dinilai sebagai langkah yang sudah sewajarnya dilakukan di tengah kondisi darurat bencana non-alam, sehingga ini merupakan keputusan yang tepat dan patut diapresiasi.
"Keputusan yang sangat tepat, ya memang seperti itulah amanat undang-undang di republik ini, undang-undang kesehatan mewajibkan pemerintah memfasilitasi terutama dalam kondisi bencana, ini harus diapresiasi," ujarnya.
Dia juga menyebut pemerintah tidak perlu menggunakan dengan emergency use authorization (EUA) untuk buru-buru menyuntikkan vaksin Sinovac Biotech, China yang hingga hari ini belum ada laporan uji klinisnya.
"Kalau Sinovac kita harus menunggu yang terbukti aman dan memiliki efektifitas optimal atau memadai, kalau Sinovac kita belum bisa melihat, kita tunggulah, penyuntikannya nanti saja, kuartal pertama tahun depan setelah matang persiapannya," katanya menambahkan.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mendatangkan 1,2 juta kandidat vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac, dan akan menyusul 1,8 dosis selanjutnya. 3 Juta vaksin ini rencananya akan disuntikkan ke tenaga kesehatan sebagai prioritas pertama.
Pemerintah juga telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan dalam proses vaksinasi di Indonesia.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Datang, Sektor Pariwisata Optimis Bisa Bangkit Tahun 2021
Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh Bio Farma, Astrazeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.
Berita Terkait
-
Vaksin Covid-19 Datang, Sektor Pariwisata Optimis Bisa Bangkit Tahun 2021
-
Presiden Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19, Aming Malah Ragu
-
Diuji ke Manusia: Vaksin Covid-19 dari Tembakau Buatan Produsen Dunhill
-
Dibuat Produsen Rokok, Vaksin Covid-19 dari Tembakau Diuji ke Manusia
-
Kaesang Antusias Sambut Vaksin Gratis: Semoga Dapet Bubur Kacang Ijo
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera