Suara.com - Apu Sarker, pria berusia 22 tahun memiliki kondisi unik, yaitu lahir tanpa sidik jari. Rupanya Apu bukan orang pertama di keluarga mereka yang lahir dengan kasus langka seperti itu.
Menyadur BBC Selasa (29/12), kakeknya adalah orang pertama yang mampu ia ingat lahir tanpa sidik jari. Setelah itu secara berturut-turut ia dan ayahnya 'mewarisi' kondisi serupa.
Bagi generasi sang kakek, lahir tanpa sidik jari jelas tak mengubah gaya hidup. Ia tetap bisa menjalani kegiatan tanpa ada masalah. Namun hal berbeda terjadi pada generasi setelahnya, yaitu ayah Apu yang bernama Amal Sarker.
Pria ini terpaksa memiliki kartu karyawan 'gundul' dan bersusah payah mendapatkan paspor dan SIM tanpa sidik jari.
"Saya sudah bayar biayanya, lulus ujian, tapi mereka tidak mengeluarkan izin mengemudi karena saya tidak bisa memberikan sidik jari," ujarnya.
Pada 2016, pemerintah Bangladesh mewajibkan warganya untuk mencocokkan sidik jari dengan database nasional untuk membeli kartu SIM telepon seluler dan keluarga Sarker lagi-lagi harus berurusan dengan sidik jari.
"Mereka bingung karena software terus membeku setiap saya meletakkan jari saya di sensor," kata Apu. Agar tetap bisa memiliki kartu SIM, kini semua anggota laki-laki dari keluarganya menggunakan kartu yang atas nama ibunya.
Amal Sarker merasa kasihan pada keturunannya akibat kondisi ini. Ia berusaha tak mengeluh ketika itu terjadi padanya, tapi perkembangan dunia saat ini membutuhkan sidik jari untuk banyak hal.
"(Sidik jari) tidak ada di tangan saya dan itu adalah sesuatu yang saya warisi, tapi cara saya dan anak-anak saya menghadapi segala macam masalah (berbeda), bagi saya ini sangat menyakitkan."
Baca Juga: Perkenalkan Ini Banami, Susu Pisang Lokal yang Kemasannya Unik Banget
Dokter kulit di Bangladesh mendiagnosis kondisi ini sebagai keratoderma palmoplantar bawaan yang berkembang menjadi Adermatoglyphia sekunder yaitu penyakit yang menyebabkan kulit kering dan berkurangnya keringat di telapak tangan dan kaki.
Kondisi ini pertama kali dilaporkan tahun 2007 ketika dokter kulit di Swiss, Peter Itin mendapat laporan dari keluarga yang tak bisa masuk ke Amerika karena tak punya sidik jari.
Sejak saat itu, dokter Itin menjuluki kondisi ini dengan sebutan 'immigration delay disease' karena membuat pasiennya kesulitan saat proses imigrasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN