Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran FPI merupakan bentuk kebijakan kekuasaan yang kalap. Dia menghubungkannya dengan korupsi, investor, dan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Rocky Gerung mengatakan, FPI dibuat seolah-olah menjadi pengganggu di hadapan para investor. Namun, menurutnya hal itu gagal karena Sri Mulyani menyebut masalah utama Indonesia adalah korupsi.
Oleh sebab itu, menurut Rocky Gerung cara berpikir rezim soal permasalahan ini benar-benar absurd atau aneh.
"Sri Mulyani barusan mengatakan kegagalan Indonesia bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi juga korupsi. Investor yang mau masuk ke Indonesia dia pertama-tama ingin stabilitas karena menunjukkan pengganggu. Maka kena FPI seolah disebut pengganggu," terang Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com dari video dalam Kanal YouTube Rocky Gerung Official.
"Tapi si investor juga membaca keterangan dari Sri Mulyani bahwa Indonesia memburuk bukan karena FPI, tapi karena Parpol melakukan korupsi. Lalu orang luar negeri berpikir apakah FPI membantu koruptor? Engga, justru FPI menghajar korupsi. Orang bingung FPI kenapa dibubarin. Ini benar-benar absurd dalam cara berpikir rezim," sambungnya tegas.
Hersubeno Arief selaku rekan diskusi kemudian bertanya, lalu apa sebenarnya motif FPI dibubarkan oleh pemerintah. Seperti tidak habis pikir, Rocky Gerung menyebut itu kebijakan penguasa yang kalap.
"Itu yang namanya kebijakan dari penguasa yang kalap. Ada sejumlah kepentingan yang meminta agar ada ketegasan soal intoleransi. Tapo itu sudah tidak ada lagi dalam FPI. Jadi seolah-olah istilah itu harus dihadirkan sampai harus ada yang dihukum," jelas Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan, FPI menjadi bermasalah karena masuk dalam suasana saat rezim sednag mengalami kemorosotan dalam berbagai hal.
Rocky Gerung menyebut rezim tengah panik sehingga harus ada yang dijadikan musuh bersama. Persaingan Pemilu 2024 pun tidak luput disinggungnya.
Baca Juga: FPI Berubah Jadi Front Persatuan Islam, Mahfud MD: Boleh
"Problemnya FPI masuk dalam suasana, di mana rezim, mengalami segala macam kemerosotan," tukas Rocky Gerung.
"Maka dijadikanlah dia sasaran bersama baik oleh kapital, baik oleh feodalisme dalam partai, baik menjelang kepentingan politik jelang persaingan Pemilu 2024," tandasnya.
Dalam videonya, Rocky Gerung juga menyebut pembubaran FPI dipikirkan secara pendek saja oleh pemerintah.
Kata Rocky Gerung, pilihan itu hanya dimaksudkan untuk menutupi isu kegagalan pemerintah yang lain yakni soal Covid-19.
"Pemerintah dia gak fikir manfaatnya, pokoknya dia berfikir secara pendek bahwa harus ada yang disajikan kepada publik untuk menutupi isu yang lain," ujar Rocky Gerung.
Perlu diketahui, FPI resmi dibubarkan oleh pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu (30/12/2020). Oleh sebab itu, kini segala macam aktivitas FPI tidak diizinkan kembali.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi