Suara.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendukung kebijakan pemerintah daerah yang belum membuka sekolah pada semester genap Tahun Ajaran (TA) 2020/2021, meski pusat sudah memberikan kewenangan daerah untuk membuka sekolah di tengah pandemi Covid-19.
Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, seharusnya daerah yang masih zona merah dan oranye seperti DKI Jakarta belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).
"Jadi pilihan menunda PTM adalah opsi yang sangat memihak pada siswa, guru, dan keluarga mereka saat ini. Kami juga mengapresiasi Gubernur Jateng, Banten, dan Bengkulu yang sudah lebih awal memutuskan menunda PTM Januari," kata Satriwan, Senin (4/1/2021).
Meski begitu, Satriwan menyayangkan Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Barat yang berani membuka sekolah meski masih berstatus zona merah corona.
"Kami menyayangkan keputusan Dinas Pendidikan Prov Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat yg memutuskan siap tatap muka Januari 2021. Mestinya daerah melakukan kroscek betul-betul ke tiap sekolah tanpa kecuali. Jadi jangan asal siap-sap saja atau sekadar menerima laporan online," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memberikan kewenangan membuka kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka per Januari 2021 meski pandemi COVID-19 belum mereda, protokol kesehatan di sekolah dinilai sudah cukup siap bagi para guru dan murid.
Keputusan ini diketok oleh empat menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta direstui oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Berita Terkait
-
Sekolah Tatap Muka: Sejumlah Daerah Putuskan Tetap Pembelajaran Daring
-
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Riau Belum Izinkan Sekolah Tatap Muka
-
4 Januari, SD dan SMP di Padang Mulai Belajar Tatap Muka
-
Awal Pekan Depan, Padang Mulai Sekolah Tatap Muka
-
Soal Sekolah Tatap Muka atau Ditunda, Pemkot Balikpapan Umumkan pada Senin
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka
-
Kemenkes Kerahkan 513 Nakes ke Wilayah Paling Terisolir di Aceh
-
KPK Endus Perintah Petinggi Maktour Travel untuk Hancurkan Barang Bukti Kasus Haji
-
Pejabat OJK-BEI Mundur Saja Tak Cukup, Ketua Banggar DPR Desak Rombak Aturan 'Free Float'
-
Kasus Korupsi Iklan Bank BJB, KPK Telusuri Komunikasi Ridwan Kamil dan Aliran Dana Miliaran
-
Gus Yahya Buka Suara: Tambang Jadi Biang Kerok Kisruh di Tubuh PBNU?
-
KPK Sita Dokumen Proyek Hingga Barang Bukti Elektronik dari Kantor Wali Kota Madiun
-
KPK Gandeng BPK Periksa Gus Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
PBNU Rayakan Harlah Satu Abad di Istora Senayan Besok, Prabowo Dijadwalkan Hadir
-
KPK Bongkar Alur Jual Beli Kuota Haji Khusus: Siapa 'Main' di Balik 20.000 Kuota Tambahan?