Suara.com - Produsen tempe dan tahun di sejumlah daerah mogok produksi pada awal tahun sebagai bentuk protes lonjakan harga komoditas kedelai di pandemi Covid-19. Lonjakan harga komoditas kedelai memicu kritik dari sejumlah kalangan terhadap pemerintah.
Bekas Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain dengan kalima satire menyindir perhatian pemerintah terhadap para produsen tahu tempe.
"Harga kedelai naik dari 6.000-an jadi 9.000-an rupiah. Pengrajin tahu tempe mogok produksi... Sabar... Mau apalagi? Siapa yang mau disalahkan? Di negeri ini berani menyalahkan pejabat, bakal dibully bahkan dimaki-maki... Dah gitu ajalah..." kata Tengku melalui media sosial, Senin (4/1/2021).
Pemerintah harus mengambil kebijakan yang cepat dan tepat guna mengatasi pangkal persoalan aksi mogok produsen tahu tempe di berbagai daerah, kata anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan.
Johan mengatakan prihatin atas meroketnya harga kedelai yang berdampak serius terhadap kelangsungan usaha dari ribuan UKM serta terjadinya mogok produksi produsen tahu dan tempe.
Menurut dia, lonjakan harga kedelai disebabkan karena ketergantungan dengan impor dan lemahnya tata kelola perniagaan kedelai lokal.
"Saat ini pemerintah harus sadar bahwa ketergantungan impor pasti berdampak serius terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan kita," kata Johan, kemarin.
Untuk mengatasi gejolak harga kedelai saat ini, Johan mendorong agar segera memberdayakan para petani kedelai lokal serta mengelola harga jualnya agar tidak kalah bersaing dengan produk impor.
Pemerintah diharapkan segera mengambil kebijakan stabilisasi harga kedelai untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dari produksi tahu dan tempe.
Baca Juga: Setiap Hari Harga Tahu Naik Rp100 di Palembang, Pedagang Kebingungan
"Apalagi pada masa pandemi ini harus ada prioritas untuk membantu ribuan usaha kecil menengah berbasis pemberdayaan produk lokal agar ekonomi nasional segera pulih," ujar Johan.
Ia mengingatkan realisasi luas panen tanaman kedelai selama 2020 hanya mencapai 40,04 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu memberikan perhatian serius kepada petani kedelai lokal dan fokus mengembangkan kawasan komoditas kedelai terutama kawasan utama kedelai di empat provinsi, yakni Jatim seluas 78.937 hektare, Jateng seluas 39.248 hektare, Jabar seluas 37.393 hektare serta NTB seluas 30.864 hektare.
"Saya minta pemerintah segera melakukan langkah pengembangan kawasan utama kedelai seluas 127.419 hektare untuk peningkatan produktivitas dan melakukan ekstensifikasi agar kita tidak lagi tergantung dengan impor kedelai," katanya dalam laporan Antara.
Johan mendesak pemerintah untuk bekerja keras pada tahun 2021 ini untuk meningkatkan produksi kedelai lokal karena tahun 2020 angka produksi kedelai hanya mencapai 0,323 juta ton, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Aksi mogok produksi yang dilakukan perajin tahu dan tempe wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi berlangsung sejak Kamis (31/12/2020). Aksi yang dipicu naiknya harga kedelai, akan berakhir pada Minggu (3/1/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar