Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapan soal pembangunan gedung Grha Megawati di Klaten, Jawa Tengah. Pembangunan Grha Megawati menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Terlebih lagi, pembangunan gedung tersebut menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rocky menyebut hal tersebut sah untuk dilakukan. Akan tetapi, dia merasa heran karena harus menghabiskan APBD yang merupakan hak rakyat hanya untuk membangun gedung dengan nama Ketua PDIP.
"Saya bayangkan bahwa ada kebanggaan pada ibu Mega, ya tentu saja itu soal pilihan pribadi. Tetapi ini pakai APBD yang di dalamnya ada kepentingan dan hak rakyat," ujar Rocky Gerung, dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com.
Lebih lanjut, Rocky mengatakan ke depan akan ada permasalahan, apabila Bupati baru di Klaten tidak berasal dari PDIP.
Sebab menurut dia, sewaktu-waktu pemerintah dapat mengganti nama gedung dan warna catnya.
"Itu juga sewaktu-waktu bisa bermasalah, karena nanti begitu diganti (warna dan nama gedung), ibu Mega justru nanti tersinggung, 'kenapa diganti'. Karena nanti ada Bupati (parpol lain) yang menganggap sudah tidak penting lagi itu Megawati," jelasnya.
Menurut Rocky, bisa saja suatu saat nanti akan ada nama Presiden Jokowi untuk diabadikan sebagai nama jalan.
Pengabdian nama jalan Jokowi bisa saja dilakukan apabila pemimpin daerahnya berasal dari kader PDIP.
Baca Juga: Pernah Dilobi Yusril, Jokowi Sempat akan Bebaskan Abu Bakar Baasyir
"Mestinya, kalau PDIP menang di Klaten ya sudah secara politik dia memang menang di situ. Jadi mau diingat sebagai apa? Toh lima tahun lagi ada perubahan struktur politik. Nanti akan dibikin juga misalnya Jalan Joko Widodo, ya boleh saja tapi nanti orang berpikir legacy-nya apa gitu," tuturnya.
Dia mengatakan, bisa saja mereka mengganti semua nama jalan underpass menjadi nama Jokowi.
Rocky menyebut pemberian nama itu untuk menyindir Jokowi secara tidak langsung karena tidak mampu menyejahterakan rakyatnya.
Selanjutnya, Rocky mengimbau agar tidak berlebihan dalam memberi nama sebuah fasilitas publik.
"Sewaktu-waktu mungkin, dengan ide yang agak norak karena jengkel dengan prestasi Presiden yang tidak bisa menyejahterakan rakyat, maka semua jalan underpass disebut Joko Widodo itu. Jadi bukan jalan yang di atas, tapi jalan yang di bawah itu masuk jalan gorong-gorong. Kan itu buruk bagi kita? Karena permainan semiotik yang dangkal," tuturnya.
Pembangunan Grha Megawati telah dimulai sejak tahun 2018. Biaya pengerukan tanah dan pembuatan talut sungai dengan pagu mencapai Rp 3,5 miliar.
Berita Terkait
-
Wiranto Gagalkan Niat Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir Jelang Pilpres 2019
-
Pernah Dilobi Yusril, Jokowi Sempat akan Bebaskan Abu Bakar Baasyir
-
Bangun Gedung Grha Megawati Telan Rp 61 M, Sri Mulyani: Bentuk Cinta Kami
-
Cerita Jokowi Pernah Mau Bantu Bebaskan Baasyir, Tapi Dibatalkan Wiranto
-
Kisah Abu Bakar Baasyir Dibebaskan Jokowi Jelang Pilpres 2019
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok