Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa mayoritas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) itu merupakan tuna wisma dan tidak memiliki pekerjaan.
Menurutnya mereka perlu mendapatkan bantuan namun terkendala dengan identitas kependudukan.
Risma menjelaskan kalau pihaknya sulit memproses bantuan lantaran PPKS tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas. Oleh sebab itu, ia akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada pekan mendatang untuk memberikan akses para PPKS memperoleh identitas kependudukan.
"Kita sulit proses bantuan karena sebagian besar identitas kependudukan PPKS ini tidak jelas. Rabu depan kami bekerja sama dengan Kemendagri akan memberikan akses agar mereka dapat identitas kependudukan," kata Risma di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Jumat (8/1/2021).
Lebih lanjut, Risma menilai kalau pemberian bantuan itu tidak cukup untuk membantu PPKS ke luar dari kemiskinan. Dengan demikian, Kemensos akan mendorong mereka untuk bisa mengakses pekerjaan atau membuka usaha dari hasil pelatihan yang diberikan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi agar pendapatan mereka bertambah.
"Jika mereka memiliki istri, Kemensos akan hidupkan ‘mesin’ lainnya agar istri PPKS ini bisa membuka usaha dan membantu menambah pendapatan keluarga. Ya, ini pelatihan kewirausahaan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi yang akan jadi bekal mereka," tuturnya.
Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi yang menjadi tempat rehabilitas sosial tersebut memberikan beragam keterampilan berwirausaha seperti budidaya ikan lele, keterampilan membuat pupuk kompos, budidaya tanaman hidroponik dan keterampilan lainnya yang mampu memberikan nilai ekonomi. Kemensos juga bakal membuka rumah makan di sekitar balai dan pekerjanya yakni PPKS yang tentunya telah diberikan keterampilan.
"Konsepnya adalah, untuk mengurangi pengeluaran PPKS, caranya dengan memberi bantuan sosial. Namun harus ada tambahan pendapatan agar mereka keluar dari kemiskinan."
Baca Juga: Warganet Sindir Risma Blusukan di Jakarta: Hebat, DKI Punya Menteri Sosial
Berita Terkait
-
Warganet Masih Nyinyir soal Blusukan Mensos Risma: Ini Jakarta Mbok!
-
CEK FAKTA: Gelandangan yang Ditemui Risma saat Blusukan Cuma Settingan?
-
Warganet Sindir Risma Blusukan di Jakarta: Hebat, DKI Punya Menteri Sosial
-
Sering Blusukan Temui Gelandangan, Mensos Risma Ditantang soal Kebijakan
-
Selalu Dipenuhi Koin, Ke Mana Larinya Harta Karun di Trevi Fountain Roma?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025