Diprotes Ulama, Prabowo Tetap Pertahankan Keanggotaan RI di Board of Peace, Mengapa?

Suara.com - Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025-2030, Nusron Wahid, menyampaikan kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para ulama mengenai keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP). 

Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam di Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026) malam, Presiden Prabowo menegaskan keinginannya untuk memaksimalkan BoP sebagai sarana mewujudkan kemerdekaan Palestina. 

"Posisi Presiden adalah bangsa Indonesia menerima BoP sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar," ujar Nusron usai pertemuan tersebut.

Nusron, yang juga menjabat Menteri ATR/BPN, memastikan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, termasuk aspirasi ulama yang mendesak Indonesia menarik diri dari BoP.

"Pemerintah tidak antikritik. Kami mencermati keadaan, namun ingin membuktikan bahwa diplomasi adalah jalan terbaik dibandingkan peperangan," tambahnya.

Tantangan Alternatif Diplomasi

Dalam diskusi tersebut, Prabowo turut mempertanyakan wadah alternatif jika Indonesia benar-benar keluar dari BoP. Menurut pemerintah, saat ini BoP merupakan satu-satunya forum perundingan aktif yang melibatkan negara-negara kunci untuk isu Gaza dan Palestina.

"Bapak Presiden mempertanyakan, jika kita keluar, forum mana lagi yang tersedia untuk meja perundingan perdamaian? Saat ini, BoP adalah satu-satunya jalan yang ditempuh Indonesia bersama delapan negara lainnya," jelas Nusron.

FPI dan MUI Desak Penarikan Diri

Baca Juga: Tolak Komando AS di BoP! FPI Desak Prabowo Batalkan Rencana Kirim 8 Ribu TNI ke Gaza

Di sisi lain, Front Persaudaraan Islam (FPI) secara resmi melayangkan surat kepada Presiden yang isinya mendesak Indonesia segera mundur dari BoP. Sekretaris Majelis Syura DPP FPI, Habib Hanif Alatas, menyatakan ketidakpercayaan pihaknya terhadap Amerika Serikat (AS) sebagai inisiator dan Israel sebagai anggota dewan tersebut.

"Kami titipkan surat melalui menteri beliau. Kami percaya niat baik Presiden, namun kami tidak percaya pada AS dan Israel karena rekam jejak mereka yang buruk," kata Hanif. 

Menanggapi desakan ini, Presiden Prabowo memberikan opsi untuk menarik diri jika di kemudian hari BoP terbukti tidak lagi membawa kemaslahatan bagi Palestina atau merugikan kepentingan nasional. Namun, Hanif menilai Indonesia tidak perlu menunggu dan harus segera bertindak tegas.

Nada serupa disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis. Ia menyerukan agar Indonesia keluar dari BoP karena dinilai tidak efektif pasca-agresi AS ke Iran.

"Jika tidak efektif, sebaiknya keluar saja. Kita harus maksimalkan peran PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," tegas Cholil.

Usulan Penangguhan Keanggotaan

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menawarkan jalan tengah berupa penangguhan kewajiban keanggotaan. Jimly menyoroti persepsi publik yang kini menjuluki BoP sebagai "Board of War" akibat konflik militer di Timur Tengah.

Ia menyarankan agar keaktifan Indonesia dihentikan sementara hingga dua syarat terpenuhi: meredanya perang Iran dengan AS-Israel, serta adanya jadwal pasti pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Israel. 

"Dua hal yang membuat Donald Trump senang adalah peran Indonesia di BoP dan kebijakan tarif. Karena perkembangan baru ini, kita bisa kurangi separuh. Tangguhkan BoP sampai situasi kondusif dan ada kepastian jadwal kemerdekaan Palestina," pungkas Jimly.