Suara.com - Stok daging sapi beku di Jakarta yang disimpan di Bulog Jakarta Banten, PD. Dharma Jaya, dan importir aman untuk mencukupi kebutuhan warga jika pedagang daging sapi lokal di Jabotabek tetap mogok berjualan pada Rabu (20/1/2021) sampai Jumat (22/1/2021).
Kendati demikian, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Pemerintah Provinsi Jakarta Suharini Eliawati berharap pedagang mengurungkan niat protes dengan cara mogok berjualan.
Kementerian Perdagangan, kata Elly, sudah bertemu perwakilan pedagang untuk membahas masalah yang mereka hadapi.
Rencana pedagang melakukan aksi mogok dilatari harga daging yang mahal sekali.
Pemerintah Jakarta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan stok daging aman, terutama untuk usaha tempat makan.
Pemerintah Jakarta sudah berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, DPPKUKM DKI, Bulog Jakarta Banten, PD. Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya untuk kemungkinan oOperasi pasar daging sapi beku.
"Namun ini alternatif terakhir pemprov akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait agar aksi mogok tidak terjadi," kata dia.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia juga meminta sejumlah pedagang daging sapi lokal untuk membatalkan rencana mogok berjualan selama tiga hari.
"Kami minta para pedagang daging se-Jabotabek agar tidak mogok berjualan sebagai bentuk aksi tanda protes, tetapi mengurangi volume penjualan," kata Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri kepada Suara.com.
Baca Juga: IKAPPI: Kami Minta Para Pedagang Daging Jabotabek Tidak Mogok
"Kami mengetahui kesulitan pedagang daging saat ini dan kami juga mengetahui minimnya daya beli masyarakat yang terus menurun akibat pandemi Covid-19."
Mansuri mengemukakan sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan sebelum pedagang daging sapi mogok berjualan.
Di antaranya, akan kehilangan pelanggan selama tiga hari. Selain itu, warung rumahan, seperti warung Tegal, restoran Padang, restoran Sunda, warung nasi uduk, akan kehilangan pasokan daging sapi selama terjadi mogok.
Alasan utama sebagian pedagang daging sapi ingin mogok yaitu harga daging yang mahal sehingga mereka kehilangan banyak pelanggan.
"Iya betul mas, dari DPD APDI sudah kirim surat edaran buat mogok jualan ke kemendag, dan hari ini kami diundang untuk rapat," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Daging Indonesia Asnawi kepada Suara.com.
Rencananya, mogok hanya berlangsung di Jakarta, Bogor, Tengarang, dan Bekasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji