Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan seluruh dana difokuskan untuk peningkatan pelayanan publik.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan bahwa APBD DKI yang mengendap hingga Rp14,6 triliun tidak disimpan dalam bentuk deposito, melainkan digunakan sesuai dengan perencanaan dan siklus pembayaran kegiatan.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyoroti lambatnya serapan belanja daerah di berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

“Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir,” kata Eli dalam siaran persnya, Rabu (22/10/2025).

Eli menjelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DKI Jakarta menunjukkan pola penyerapan anggaran yang meningkat tajam pada November dan Desember setiap tahunnya.

“Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun,” jelasnya.

Ia menambahkan, fenomena perlambatan penyerapan anggaran pada triwulan II dan III disebabkan oleh dua faktor utama, yakni penyesuaian terhadap program quick win melalui APBD Perubahan 2025, serta perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian, Pemprov DKI menilai perlambatan di tengah tahun bukan cerminan lemahnya kinerja keuangan, melainkan bagian dari mekanisme administratif dalam penyusunan dan realisasi anggaran.

Dana Segera Dicairkan

Baca Juga: Polemik Dana Pemprov yang 'Parkir': Mengapa Jabar Bantah, DKI 'Jujur', dan BI Buka Data?

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menegaskan bahwa APBD yang masih parkir di bank akan segera dicairkan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan strategis pada November dan Desember 2025.

Pramono memastikan kondisi keuangan Pemprov DKI tetap sehat, bahkan pendapatan pajak daerah tahun ini telah memenuhi dan sedikit melampaui target.

Meski sempat mendapat sorotan publik, ia menekankan bahwa dana tersebut akan segera digunakan untuk membayar kewajiban pembangunan yang sudah berjalan di berbagai sektor infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik.