Suara.com - Sebanyak 12 anggota Garda Nasional Amerika Serikat dicopot dari tugasnya mengamankan pelantikan Joe Biden setelah diduga memiliki hubungan dengan kelompok ekstremis.
Dua pejabat pertahanan AS mengatakan kepada The Associated Press bahwa 12 anggota tersebut memiliki hubungan dengan kelompok milisi sayap kanan atau memposting pandangan ekstremis secara online.
Dua pejabat tersebut yang merupakan seorang intelijen senior dan seorang pejabat Angkatan Darat yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut, tidak mengatakan di kelompok pinggiran mana anggota Garda itu berasal atau di unit mana mereka bertugas.
Para pejabat tersebut tidak berwenang untuk berbicara di depan umum dan meminta kepada AP untuk anonimitas. Para pejabat mengatakan bahwa mereka semua telah dipindahkan karena "kewajiban keamanan".
Menyadur Chicago Tribune, Rabu (20/1/2021) Jenderal Daniel Hokanson, kepala Garda Nasional, membenarkan bahwa anggotanya telah dipindahkan dan dipulangkan.
Daniel menjelaskan hanya dua anggotanya yang tersandung kasus memposting komentar atau teks yang tidak pantas terkait dengan pelantikan Joe Biden.
Sedangkan 10 lainnya tersangkut masalah lain yang mungkin melibatkan perilaku kriminal sebelumnya atau kegiatan lain, tetapi tidak terkait langsung dengan acara pelantikan.
Pencopotan 12 anggota tersebut muncul saat pejabat pertahanan AS khawatir adanya potensi serangan atau ancaman lain dari anggota setelah kerusuhan di Capitol AS 6 Januari oleh pendukung Trump.
FBI telah bekerja memeriksa 25.000 Pengawal Nasional. Para pejabat mengatakan bahwa Pentagon sejauh ini tidak menemukan adanya ancaman dari orang dalam.
Tetapi FBI memperingatkan adanya kemungkinan kelompok pinggiran sayap kanan yang menyamar sebagai anggota Garda Nasional, menurut dua pejabat penegak hukum yang mengetahui masalah tersebut.
Baik Hokanson, maupun juru bicara Pentagon Jonathan Hoffman tidak memberikan rincian tentang komentar atau teks yang dibuat oleh kedua anggota Garda itu.
Baca Juga: Bule Amerika Dideportasi karena Berbisnis Pakai Visa Kunjungan di Bali
"Banyak informasi, ini tidak terkait dengan peristiwa yang terjadi di Capitol atau dengan kekhawatiran banyak orang tentang ekstremisme," kata Hoffman.
"Ini adalah upaya pemeriksaan yang mengidentifikasi perilaku yang meragukan di masa lalu atau potensi kaitan apa pun dengan perilaku yang meragukan, tidak hanya terkait dengan ekstremisme." sambungnya.
Hoffman menambahkan bahwa para pejabat segera mengeluarkan mengeluarkan mereka dari tugas di Capitol karena kehati-hatian saat pelaksanaan pelantikan.
"Kami akan menanganinya, apakah itu melalui penegakan hukum jika perlu atau melalui rantai komando mereka sendiri," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar