Soal Mobil Dinas Rp 8,5 M, Golkar Tegur Gubernur Kaltim: Dengarkan Suara Rakyat!

Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar angkat bicara mengenai kebijakan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, terkait pengadaan mobil dinas baru senilai Rp8,5 miliar yang menuai sorotan publik. 

Sebagai partai yang menaungi Rudy Mas'ud, Golkar mengaku telah menjalin komunikasi langsung untuk memberikan peringatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan, bahwa pihaknya telah meminta Gubernur Kaltim untuk lebih peka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama di tengah semangat efisiensi anggaran negara.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," ujar Sarmuji kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Dalam komunikasinya dengan DPP, Rudy Mas'ud menjelaskan bahwa anggaran pengadaan mobil tersebut sebenarnya sudah ditetapkan sejak tahun 2024. 

Selain itu, spesifikasi kendaraan yang tinggi dipilih dengan pertimbangan geografis Kalimantan Timur yang memiliki tantangan medan cukup berat dengan luas wilayah setara Pulau Jawa.

"Dari penjelasan Gubernur, memang anggaran ini diketok tahun 2024, tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa," ungkap Sarmuji memaparkan pembelaan Rudy.

Meski memahami alasan teknis tersebut, Sarmuji menegaskan bahwa setiap kebijakan pejabat publik—terlebih kader Golkar—harus senantiasa mempertimbangkan sensitivitas sosial. Ia mengingatkan agar standar kemewahan pribadi tidak dijadikan tolok ukur dalam pengadaan fasilitas negara.

"Apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi," tegasnya.

Baca Juga: Pamer Naik MRT, Widi Mulia Sindir Gubernur Kaltim Soal Mobil Dinas Rp8,5 M

Sarmuji juga mengungkapkan fakta bahwa hingga kekinian, Rudy Mas'ud sebenarnya masih menggunakan mobil pribadinya untuk menunjang aktivitas kedinasan. 

Menurut Sarmuji, hal tersebut adalah langkah yang lebih baik untuk dipertahankan saat ini guna menunjukkan empati kepada rakyat.

"Gubernur juga menjelaskan hingga saat ini masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinas. Saya menyampaikan, itu lebih baik, meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas," tambah Sarmuji.

Menutup pernyataannya, Sarmuji memastikan bahwa DPP Golkar akan terus menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap kader-kadernya yang duduk di kursi eksekutif. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dirumuskan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

"Ya, kami saling mengingatkan," pungkasnya.