Tetapi apakah pemerintahan Biden yang baru akan membalikkan langkah-langkah ini? Dan bahkan jika mereka mau, berapa lama, dan seberapa rumit proses itu? Hanya perlu satu hari untuk melakukan perubahan "Secara teori, beberapa perubahan bisa jadi sangat mudah," kata Marina Henke, Profesor Hubungan Internasional di Hertie School, sebuah institut yang mengajarkan kebijakan publik di Berlin.
"Secara teknis, banyak yang bisa dilakukan dalam sehari." Misalnya, keputusan tentang Maroko dan Sahara Barat berupa proklamasi yang dibuat oleh Trump. Ini tidak memiliki kekuatan hukum kecuali Kongres AS mengizinkannya, dan dapat dengan mudah dibatalkan dengan proklamasi lain dari presiden baru.
Perintah eksekutif dan memorandum presiden bekerja dengan cara yang sama. Mereka dapat dibatalkan dengan perintah eksekutif atau memorandum lain dari presiden yang akan datang, Joe Biden.
"Ini tentang kemauan politik," kata Arie Perliger, profesor studi keamanan di Universitas Massachusetts Lowell di AS.
"Perintah eksekutif dapat dengan cepat mendorong ke arah tertentu dan mereka dapat bekerja cukup cepat. Kongres tidak harus terlibat.
Namun, jika Anda berbicara tentang aktor negara - seperti Iran atau Suriah, atau beberapa aktor di Irak - itu akan jauh lebih sulit."
Iran tidak punya banyak waktu "Dalam pandangan saya, masalah kuncinya adalah kembali ke kesepakatan Iran," kata Ian Black, seorang rekan senior di Pusat Timur Tengah Sekolah Ekonomi London.
"Tekanan untuk itu sangat tinggi, meskipun pemerintahan Trump telah bekerja sangat keras untuk bersekutu dengan negara-negara Teluk dengan Israel, melawan Iran."
Lapisan sanksi yang kompleks terhadap organisasi dan individu Iran, lebih banyak lagi ditambahkan sebelum dan setelah Presiden Trump menarik AS dari kesepakatan pada Mei 2018, kemungkinan akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan.
"Bisa memakan waktu setidaknya satu tahun," kata Perliger. "Ada juga banyak masalah domestik di sini dan jika ada orang di Eropa atau Timur Tengah yang mengharapkan segala sesuatunya berjalan cepat di sana, mereka akan kecewa." (ha/hp)
Berita Terkait
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Iran Incar 17 Raksasa Teknologi AS, Pakar Sebut Konflik Selat Hormuz Bisa Picu Krisis Global
-
Iran Endus Rencana Licik AS: Curiga Sabotase Perundingan dan Jadikan Israel Tameng
-
Imbas Konflik Timur Tengah: Harga Plastik di Jakarta Melonjak 40 Persen, Penjual Makanan Menjerit!
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Ada Lebaran Betawi, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Lapangan Banteng
-
OTT KPK di Tulungagung: Selain Bupati Gatut Sunu Wibowo, 15 Orang Juga Diamankan
-
Tiba di Pakistan, Tim Perunding Iran Ingatkan Pengalaman Pahit Dikhianati AS
-
Jaga Kelestarian Alam, Ekowisata Mangrove di Lombok Timur Ini 'Mengalah' Demi Napas Lingkungan
-
Kisah Supriadi: Dulu Belajar Silvofishery ke Kalimantan, Kini Sukses Budidaya Nila di Lombok Timur
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat