Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan optimisme pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pada 2021. Sri Mulyani mengatakan salah satu yang telah disiapakan adalah anggaran sebesar Rp 61,8 triliun untuk bisa melawan pandemi virus corona atau Covid-19.
Anggaran jumbo ini akan digunakan secara tepat waktu, fleksibel, adaptif, namun tetap transparan dan akuntabel.
“Kita memasuki tahun 2021 tetap dengan optimisme yang tinggi karena kita paling tidak telah melewati tahun 2020 yang luar biasa dan merupakan shock yang tidak terjadi 100 tahun sekali dan Indonesia alhamdulillah dalam suasana yang relatif lebih baik. Pertumbuhan kita tetap lebih baik dibandingkan negara ASEAN atau G20, kecuali beberapa negara, dan fiscal tools kita tetap kita jaga secara hati-hati dan prudent,” kata Sri Mulyani dalam acara Kompas 100 CEO Forum yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (21/1/2021).
Menjelang akhir tahun 2020, banyak negara mulai memiliki harapan dengan ditemukannya vaksin untuk Covid 19.
APBN 2021 pun akan menjadi instrumen yang memberi dukungan penuh untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan, termasuk vaksin dan vaksinasi, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.
“Vaksinasi akan terus kita kawal dengan tata kelola yang baik dan dengan landasan hukum yang tepat sehingga tetap accountable,” katanya.
Penanganan Covid 19 tahun 2021 diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 61,8 triliun. Angka tersebut masih akan bisa berubah dengan adanya ketidakpastian terhadap peningkatan jumlah kasus dan juga keinginan pemerintah untuk mengamankan supply vaksin Covid 19.
Meskipun vaksin telah tersedia, masyarakat diharapkan tetap patuh terhadap protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak) dan menghindari 3C (closed spaces, crowded places, close-contact setting).
Pemerintah juga tetap berkomitmen akan melakukan 3T (testing, tracing, treatment).
Baca Juga: Seperempat Pasien Covid-19 di DKI dari Bodetabek, DPRD Minta Dikembalikan
“Maka kalau itu dilakukan, kita boleh berharap bahwa perekonomian akan pulih kembali karena masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas, mobilitas, dan itu berarti kegiatan konsumsi, investasi, ekspor akan bisa meningkat,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
Terkini
-
Sosok Raja Yordania Abdullah II: Keturunan Nabi, Pilot Andal, dan Sahabat Karib Presiden Prabowo
-
Pemerintah Genjot Kualitas Calon Pekerja Migran: Bahasa hingga Sertifikasi Jadi Fokus Utama!
-
Raja Yordania Tiba, Catat! Ini 8 Ruas Jalan Utama Jakarta yang Kena Rekayasa Lalin
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
MK Dinilai Gagal Paham Konstitusi? Larangan Jabatan Sipil Seharusnya untuk TNI, Bukan Polri
-
Wagub Babel Hellyana Diperiksa 5 Jam di Bareskrim Polri, Statusnya Kini...
-
Kasus Gus Elham: Berapa Ancamam Hukuman Penjara Pelecehan Seksual Anak?
-
Hidup di Balik Tanggul Luat Raksasa: Kisah Warga Tambakrejo Membangun Harapan dari Akar Mangrove
-
Gaduh Internal Gerindra, Ini 4 Alasan Kader Daerah Tolak Keras Budi Arie
-
TB Hasanuddin: Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas, Tapi Pemerintah Tak Pernah Jalankan