Suara.com - Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Gubernur Anies Baswedan mundur mendapat respon dari banyak pihak termasuk partai politik lain. Bahkan PDIP bisa saja menampung Ali jika nantinya ingin berganti partai.
Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan tak bisa ikut campur masalah Ali dengan partainya. Ia juga tak bilang akan mengajak Ali bergabung dengan PDIP.
Namun ia sendiri menyebut partai lambang banteng itu terbuka bagi siapa saja yang ingin berjuang bersama rakyat.
"Kami serahkan kepada yang bersangkutan. Kalau PDI Perjuangan kan partai yang terbuka," ujar Gembong saat dihubungi Suara.com, Selasa (26/1/2021).
Menurut Gembong, keanggotaan dalam partai merupakan pilihan politis. Jika memang ingin berpindah, maka bisa saja itu terjadi tergantung keinginan pribadinya.
"Itu kan pilihan politik. Saya kira sepenuhnya diserahkan ke pak Ali Lubis. Kalau itu soal pilihan politik. Kami tidak bisa ikut campur dalam konteks ini," tuturnya
Mengenai kritik Ali kepada Anies, Gembong menganggapnya sebagai peringatan keras bagi mantan Mendikbud itu agar bekerja lebih keras sebagai kepala pemerintahan DKI. Apalagi kritik itu disampaikan dari kubu partai pendukung.
"Lah kalau partai pengusung sudah menyuarakan sesuatu, itu kan peringatan keras buat pak Anies untuk fokus bekerja," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, Anies dinilai Ali sudah menyerah melawan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Kasus Video Porno 2 Petinggi PDIP Dilimpahkan Polisi ke Kejaksaan
Menurut Ali, sikap menyerah Anies ditunjukan karena meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan covid-19 di Jakarta. Apalagi belakangan ini angka penularan terus tinggi hingga sempat menarik rem darurat dan memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).
Tag
Berita Terkait
-
Bebas Berkat Amnesti Prabowo, KPK Ungkap Momen Hasto Kristiyanto Cocokkan Nomor Tahanan
-
Finish 10K BorMar 2025 dalam 81 Menit, Hasto Kristiyanto Lampaui Capaian Pribadi: Merdeka!
-
Hasto Kristiyanto Ikut Start 10K BorMar 2025: Mencari Daya Juang di Bawah Keagungan Borobudur
-
Ikut Borobudur Marathon, Hasto PDIP: Mens Sana in Corpore Sano Harus Jadi Budaya
-
Ribka Tjiptaning dari Partai Apa? Dipolisikan Buntut Ucapannya Soal Soeharto
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional