Sidang Vonis Digelar 8 Februari, Terdakwa Pinangki Minta Dihukum Ringan

Suara.com - Sidang terdakwa Pinangki Sirna Malasari dalam perkara gratifikasi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) terkait Djoko Tjandra akan memasuki babak akhir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

Hari ini, Pinangki usai menjalani sidang agenda pembacaan duplik atau tanggapan atas jawaban Jaksa Kejaksaan Agung (Kejagung), atas pledoi atau nota pembelaan yang diajukan Pinangki. 

Pinangki melalui tim penasihat hukumnya menolak seluruh dalil Jaksa atas tuduhan penerimaan sejumlah uang sebesar USD 500 Ribu oleh Pinangki dari Djoko Tjandra melalui Andi Irfan.

Setelah pembacaan tanggapan Pinangki, selanjutnya  majelis hakim akan membacakan vonis Jaksa Pinangki pada Senin, (8/1/2021) mendatang.

"Sidang perkara ini ditetapkan akan pada Senin, 8 Februari 2021. Menghadapkan Terdakwa dalam sidang tersebut dengan agenda putusan," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2021).

Sebelum menutup persidangan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pinangki, apakah ingin menyampaikan sesuatu sebelum hakim menutup sidang.

Pinangki pun, meminta agar dalam putusan majelis hakim nantinya dapat mempertimbangkan dan memberikan putusan secara ringan.

Ketika diberi kesempatan berbicara, Pinangki nampak sedih dan meneteskan air mata agar memohon diberi hukuman yang ringan atas perbuatannya itu.

"Ini kesempatan terakhir saya menyampaikan, besar atau kecil kesalahan saya nanti, saya tetap merasa bersalah. Saya juga merasa tidak pantas melakukan semua ini Yang Mulia. Dan saya hanya mohon belas kasihan dan keringanan Yang Mulia," kata Pinangki.

Baca Juga: Bantah Terima Suap Djoko Tjandra, Kubu Pinangki: Tuduhan Jaksa Kabur

Selain pidana, Jaksa Pinanki turut dituntut harus membayar denda sebesar Rp500 juta, subsider enam bulan penjara.

Dalam dakwaan, Pinangki menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dilakukan agar Djoko Tjandra yang saat itu masih buron tidak dieksekusi dalam kasus hak tagih atau cassie Bank Bali.

Perkara ini dimulai saat Pinangki bertemu sosok Rahmat dan Anita Kolopaking pada September 2019. Saat itu, Pinangki meminta agar Rahmat dikenalkan kepada Djoko Tjandra.

Kemudian, Anita Kolopaking akan menanyakan ke temannya yang seorang hakim di MA mengenai kemungkinan terbitnya fatwa bagi Djoko Tjandra. Guna melancarkan aksi itu, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk membuat action plan ke Kejaksaan Agung.

Pada tanggal 12 November 2019, Pinangki bersama Rahmat menemui Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Kepada Djoko Tjandra, Pinangki memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum.

Jaksa pun mendakwa Pinangki melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.