Suara.com - Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir mengungkapkan bahwa tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia sudah kritis akibat lonjakan kasus.
Abdul mengatakan dari total 970 rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia saat ini sudah terisi 63,66 persen, bahkan sempat di atas 70 persen pada pekan kedua Januari 2021.
“Ini ada masalah kita. Karena baseline BOR kita itu sudah pada posisi 70-75 persen. Sehingga dengan kenaikan 20 persen kasus, maka ini kita tentunya berada pada titik kritis,” ungkap Kadir dalam jumpa pers virtual, Rabu (27/1/2021).
Dia menyebut kondisi ini sudah sangat memprihatinkan, sehingga masyarakat diharapkan mengurangi mobilitas dan tetap menjalankan protokol kesehatan 3M Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak.
“Tentunya kita sangat-sangat prihatin, karena kita pada titik kritis, di mana kenaikan kasus secara eksponensial tidak bisa diikuti dengan tingkat tempat tidur di rumah sakit rujukan kita, maka akan banyak yang tidak bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit,” tegasnya.
Dia membandingkan lonjakan kasus awal tahun ini jauh lebih tinggi ketimbang lonjakan kasus yang terjadi usai libur panjang Juli dan September 2020 lalu.
"Pada libur panjang Juli dan September belum ada masalah karena jumlah kenaikan kasus masih bisa diimbangi oleh jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19. Karena pada saat itu BOR kita pada posisi 50-55 persen,” ucapnya.
Sementara itu, Satgas Covid-19 mencatat Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di lima provinsi di Indonesia sudah berada di atas 70 persen akibat lonjakan kasus positif corona.
Kelima provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta (84 persen), Banten (77 persen), DI Yogyakarta (76 persen), Jawa Barat (72 persen), dan Bali (70 persen).
Baca Juga: Gara-gara Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus Satu Juta, Rupiah Jadi Loyo
Kemudian ada 11 provinsi dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukannya di atas 50 persen.
11 Provinsi itu antara lain: Jawa Timur (66 persen), Kalimantan Timur (66 persen), Sulawesi Barat (65 persen), Sulawesi Tengah (64 persen), Lampung (64 persen), Jawa Tengah (62 persen), Kalimantan Selatan (53 persen), Sulawesi Utara (53 persen), Sulawesi Selatan (52 persen), Nusa Tenggara Barat (52 persen), dan Sumatera Utara (51 persen).
Berita Terkait
-
Trauma Mengintai Korban Bencana Sumatra, Menkes Kerahkan Psikolog Klinis
-
Kemenkes Minta Rp500 Miliar untuk Perbaikan Fasyankes dan Alat Medis Rusak Akibat Banjir Sumatra
-
Gigitan Ular Jadi Ancaman Nyata di Baduy, Kemenkes Akui Antibisa Masih Terbatas
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
Banjir Sumatra Picu Risiko Penyakit Menular, Kemenkes Dorong Imunisasi Darurat
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional