Menaker : UU Cipta Merupakan Hasil yang Disepakati Buruh dan Pengusaha

Suara.com - Semenjak adanya penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah merupakan Forum Tripartit yang selalu berkomitmen untuk selalu melakukan pembahasan bersama. Dengan demikian, RUU Cipta Kerja merupakan hasil kesepakatan antara buruh, pengusaha dan pemerintah.

Hal ini ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah.

"Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas bersama dalam Forum Tripartit," katanya di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Setelah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali agar empat RPP turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam Forum Tripartit.

"Dan alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan," ucapnya.

Ia menjelaskan, RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenko Perekonomian untuk diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait sejak pekan lalu.

Kemudian tahapan berikutnya adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga rujukan. Setelahnya, pihaknya akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk proses penetapan oleh Presiden.

"Kami optimistis, kita bisa menyelesaikan ke empat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, keempat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Baca Juga: Terapkan Sistem Merit ASN dengan Baik, Kemnaker Raih Penghargaan