Suara.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyetujui perintah eksekutif untuk memberikan sanksi baru bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar
Menyadur The Guardian, Kamis (11/2/2021) sebelumnya, Joe Biden mengatakan sanksi tersebut akan dijatuhkan "kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat."
Washington juga akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal mengakses dana 1 miliar dolar (Rp 13,9 triliun) milik pemerintah Myanmar yang disimpan di Amerika Serikat.
"Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang ketat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, masyarakat sipil, dan area lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Biden di Gedung Putih.
"Kami siap untuk memberlakukan tindakan tambahan, dan kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara lain untuk bergabung dengan kami dalam upaya ini." tegas Biden.
Pada Rabu (10/2) salah satu pembantu terdekat Aung San Suu Kyi, Kyaw Tint Swe juga ikut ditahan, kata seorang pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi dalam sebuah posting di Facebook.
Kyaw Tint Swe pernah menjabat sebagai menteri untuk kantor Penasihat Negara di bawah Aung San Suu Kyi, yang ditahan sejak kudeta.
Kyi Toe, anggota komite informasi Liga Nasional Aung San Suu Kyi untuk Demokrasi (NLD), mengatakan Kyaw Tint Swe dan empat orang lainnya yang terkait dengan pemerintah sebelumnya telah dicokok dari rumah mereka.
Kyi Toe juga mengungkapkan jika pejabat komisi pemilihan juga ditangkap, termasuk beberapa sampai ke tingkat kota. Tetapi dia tidak mengetahui jumlah pasti dari mereka yang ditangkap.
Baca Juga: Solar Bersih, Primadona Baru Bahan Bakar Ramah Lingkungan di AS
Warga Myanmar hingga Kamis (11/2/2021) masih menggelar aksi demonstrasi untuk menentang kudeta yang dilakukan oleh militer.
Demonstran berbaris dengan damai di kota Naypyidaw, basis dari militer, serta kota Yangon, kota komersial terbesar.
"Jangan pergi ke kantor," teriak sekelompok pengunjuk rasa di luar bank sentral Myanmar di Kota Yangon.
Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya pembangkangan sipil yang mendesak pegawai negeri dan karyawan untuk mogok kerja.
Joe Biden juga menuntut kepada militer untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan berserta pimpinan lain.
"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Roy Suryo Siapkan Gibran Black Paper, Soroti Riwayat Pendidikan hingga Legalitas Ijazah Wapres
-
KPK soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Tekan Biaya Politik, Cegah Korupsi
-
Tabrak Lari di Tambora Tewaskan Dua Orang, Mobil Pelaku Ringsek Ditabrak Kereta
-
Pesepeda Luka Kepala Ditabrak Mobil Listrik di Jalan Sudirman
-
Puncak Musim Hujan, BMKG Minta Warga DIY Waspadai Banjir dan Longsor
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan, Kemen PPPA Pastikan Hak dan Pendidikan Anak Tetap Terpenuhi
-
Reklamasi Terintegrasi, Wujud Komitmen Praktik Pertambangan yang Bertanggung Jawab