Suara.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyetujui perintah eksekutif untuk memberikan sanksi baru bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar
Menyadur The Guardian, Kamis (11/2/2021) sebelumnya, Joe Biden mengatakan sanksi tersebut akan dijatuhkan "kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat."
Washington juga akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal mengakses dana 1 miliar dolar (Rp 13,9 triliun) milik pemerintah Myanmar yang disimpan di Amerika Serikat.
"Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang ketat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, masyarakat sipil, dan area lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Biden di Gedung Putih.
"Kami siap untuk memberlakukan tindakan tambahan, dan kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara lain untuk bergabung dengan kami dalam upaya ini." tegas Biden.
Pada Rabu (10/2) salah satu pembantu terdekat Aung San Suu Kyi, Kyaw Tint Swe juga ikut ditahan, kata seorang pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi dalam sebuah posting di Facebook.
Kyaw Tint Swe pernah menjabat sebagai menteri untuk kantor Penasihat Negara di bawah Aung San Suu Kyi, yang ditahan sejak kudeta.
Kyi Toe, anggota komite informasi Liga Nasional Aung San Suu Kyi untuk Demokrasi (NLD), mengatakan Kyaw Tint Swe dan empat orang lainnya yang terkait dengan pemerintah sebelumnya telah dicokok dari rumah mereka.
Kyi Toe juga mengungkapkan jika pejabat komisi pemilihan juga ditangkap, termasuk beberapa sampai ke tingkat kota. Tetapi dia tidak mengetahui jumlah pasti dari mereka yang ditangkap.
Baca Juga: Solar Bersih, Primadona Baru Bahan Bakar Ramah Lingkungan di AS
Warga Myanmar hingga Kamis (11/2/2021) masih menggelar aksi demonstrasi untuk menentang kudeta yang dilakukan oleh militer.
Demonstran berbaris dengan damai di kota Naypyidaw, basis dari militer, serta kota Yangon, kota komersial terbesar.
"Jangan pergi ke kantor," teriak sekelompok pengunjuk rasa di luar bank sentral Myanmar di Kota Yangon.
Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya pembangkangan sipil yang mendesak pegawai negeri dan karyawan untuk mogok kerja.
Joe Biden juga menuntut kepada militer untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan berserta pimpinan lain.
"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
Akal Bulus Pasutri Polisi Gadungan: Pura-pura Istri Pendarahan, Mobil Sopir Online Lenyap
-
Geger Siswa SMPN 19 Tangsel Tewas Diduga Dibully, Mendikdasmen: Saya Akan Dalami Kasus Ini!
-
Operasi Langit di Cilacap: BNPB 'Halau' Hujan Demi Percepat Evakuasi Korban Longsor
-
Perjalanan Cinta Rugaiya Usman dan Wiranto
-
RUU KUHAP Dikebut Tanpa Suara Publik, Anggota Komisi III DPR Terancam Dilaporkan ke MKD
-
Viral Hewan Ragunan Kurus Diduga Dana Jatah Makan Ditilep, Publik Tuntut Audit
-
Kabar Duka! Istri Wiranto, Rugaiya Usman Meninggal Dunia di Bandung
-
Geger Bayi di Cipayung: Dibuang di Jurang, Ditemukan Hidup dalam Goodie Bag Saat Kerja Bakti
-
Tegas! Pramono Anung Larang Jajarannya Persulit Izin Pembangunan Rumah Ibadah di Jakarta
-
Pramono Bantah Isu Tarif LRT Rp160 Ribu: Jadi Saja Belum