Suara.com - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal tengah menjadi sorotan karena menjadi korban mafia tanah. Terlepas dari kasus yang sedang menimpanya, profil Dino Patti Djalal juga menarik untuk diketahui.
Untuk diketahui, Dino Patti Djalal telah melaporkan ke pihak berwajib terkait sertifikat rumah milik orang tuanya yang tiba-tiba berubah menjadi nama orang lain.
Hal itu diketahui ketika orang tua Dino Patti Djalal hendak menjual rumahnya di tahun 2019. Diduga sertifikat tanah dan rumah tersebut dipalsukan dan saat ini sedang dalam penyelidikan polisi.
Untuk mengenal lebih banyak tentang sosok mantan Wamenlu ini, simak profil Dino Patti Djalal selengkapnya berikut ini.
1. Keluarga dan Biodata Dino Patti Djalal
Dino Patti Djalal lahir di Beograd, Serbia, pada 10 September 1965. Ia adalah anak dari pasangan Hasyim Djalal dan Jurni.
Ia menikah dengan Rosa Raj Djalal, seorang dokter gigi pada tahun 2004. Dari pernikahannya tersebut, Dino Patti Djalal dikaruniai tiga orang anak yakni Alexa Saraswati Djalal, Keanu Dwibuana Djalal, dan Chloe Susilowati Djalal.
2. Riwayat Pendidikan Dino Patti Djalal
Dino Patti Djalal menempuh pendidikan di SD dan SMP Al Azhar. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan SMA di McLean High School, Amerika Serikat.
Baca Juga: Ibu Dino Patti Djalal jadi Korban Mafia Tanah, DPR: Kasus Serupa Banyak
Lalu, ia mendapatkan gelar S-1 di Universitas Carleton, S-2 di Universitas Simon Fraser di Kanada dan S-3 di London School of Economics and Political Science.
Ia memiliki dua saudara bernama Iwanan Djalal yang saat ini bekerja di sebuah perusahaan swasta dan Dini Djalal yang berprofesi sebagai wartawan di AS.
3. Karier
Karier Dino Patti Djalal dimulai pada tahun 1987 di Departemen Luar Negeri sebagai Jubir Satgas P3TT (Pelaksana Penentuan Pendapat di Timor Timur), Kepala Departemen Politik KBRI Washington dan Direktur Amerika Utara dan Tengah Departemen Luar Negeri.
Dirinya juga sempat menjabat sebagai Direktur Urusan Amerika Utara dan Amerika Tengah di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, lalu menjadi juru bicara Presiden ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Indonesia. Selain itu, ia pernah didaulat sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) pada 2017.
Kini, ia ditunjuk oleh Sandiaga Uno sebagai penasihat Kemenparekraf dan diminta untuk memanfaatkan jaringan diaspora yang tersebar di mancanegara sebagai agen atau reseller produk buatan Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Rp231 M Dibakar, Komisi III DPR: Ini Kejahatan Terencana
-
Jeritan Buruh 'Generasi Sandwich', Jadi Alasan KASBI Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen
-
KontraS Ungkap Keuntungan Prabowo Jika Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
-
Penuhi Permintaan Publik, Dasco: Dana Reses Per Anggota DPR Dipangkas Rp 200 Juta
-
Tari Jaipong Meriahkan Aksi Buruh KASBI di Depan DPR RI