Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), meminta sejumlah pihak tidak salah mengartikan pertanyaannya soal mengajukan kritik tanpa harus dipanggil polisi.
JK menegaskan kalau pertanyaan itu mewakili kegelisahan masyarakat. JK menyebut hanya ingin menyampaikan kegelisahan masyarakat dengan tujuan menemukan solusi.
Ia menilai sebuah kritik itu menjadi poin yang sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan.
"Apabila pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing dan apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan dan itu wajar, bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi," kata JK melalui sebuah video yang dikutip Suara.com, Senin (15/2/2021).
JK berpendapat kalau dia hanya mengajukan pertanyaan tanpa ada maksud tertentu. Tetapi niat dirinya malah ditanggapi beragam oleh para buzzer.
"Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda-beda terutama buzzer-buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkiritik," ujarnya.
Di sisi lain, JK justru mengapresiasi pertanyaannya ditanggapi pemerintah melalui juru bicara presiden, Fadjroel Rachman. Fadjroel telah menyampaikan cara mengkritik sesuai dengan peraturan perundangan.
Menurut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut, tanggapan seperti yang disampaikan Fadjroel lah yang seharusnya disampaikan.
"Saya berterima kasih sudah dijawab pemerintah melalui Jubir Presiden, saudara Fadjroel dan itu penting sehingga masyarakat apalagi aktivis sudah tau bagaimana caranya mengkritik dengan baik, ini penting karena maksud saya bertanya seperti itu dan itu betul-betul keluar dari hati saya, adalah ingin melihat bagaimana caranya agar pemerintah ini baik dan masyarakat juga baik, jangan disalah artikan dan diberi tafsir yang macam macam," jelasnya.
Baca Juga: Penolak Vaksin Tak Dapat Bansos, Lapor Covid-19: Tak Etis, Itu Hak Rakyat!
Lebih lanjut, JK juga meminta kepada pendukung setia Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk sejalan dengan keinginan panutannya yang ingin dikritik oleh masyarakat.
"Sekarang presiden sendiri yang membuka peluang untuk kritik itu dan itu bagus sekali. Tapi caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat," tuturnya.
"Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan? Nah dari situ bisa lihat karakter mereka yang mempersoalkan pertanyaan tersebut itu artinya mereka anti kritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer-buzzer itu."
Sebelumnya, JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini. Menurut dia, perlu adanya keseimbangan atau check and balance dalam menjalankan demokrasi, salah satunya ialah dengan hadirnya kritik.
Namun yang terjadi seringkali pihak yang melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap kali berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian.
Hal tersebut menjadi kontra atas pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan siapapun untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Berita Terkait
-
JK : Kalau Bertanya Saja Sudah Tidak Boleh, Bagaimana Mau Mengkritik
-
Penolak Vaksin Tak Dapat Bansos, Lapor Covid-19: Tak Etis, Itu Hak Rakyat!
-
JK : Kalau Tidak Ada Jalan Alternatif, Indonesia Ini Akan Jadi Otoriter
-
Perpres Ditolak DPR, Istana Tetap Pede Bisa Vaksinasi 181,5 Juta Rakyat
-
DPR Tolak Perpres, Istana: Jokowi Pakai Pendekatan Humanis soal Vaksinasi
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang