Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 angkat bicara terkait beberapa klaster penularan yang muncul di sejumlah panti sosial dan lembaga pemasyarakatan atau penjara.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, lansia di panti jompo, anak-anak di panti sosial dan narapidana di penjara memang beresiko terpapar karena sulit jaga jarak meski mobilitasnya terbatas.
"Pada populasi binaan seperti ini, umumnya tinggal di ruangan yang terbatas atau tertutup. Karenanya saat ada kasus aktif di sekitar mereka, maka dengan mudahnya virus dapat menyebar dari orang ke orang dan akan menimbulkan klaster," kata Wiku dalam keterangannya, Rabu (17/2/2021).
Untuk itu, Wiku mengajak masyarakat saling bergotong royong khususnya posko setempat yaitu aparat desa dan mitra desa seperti satlinmas, babinsa, babinkamtibmas dan tokoh masyarakat untuk melakukan upaya antisipatif memprioritaskan populasi rentan.
Jika ditemukan kasus positif, maka perlu dilakukan adanya penyesuaian skenario pengendalian berdasarkan kondisi yang ada, yaitu menyesuaikan status zonasi RT/RW setempat.
"Kita tentunya berharap bahwa usaha kita untuk melaksanakan intervensi yang spesifik dan semakin dekat dengan hulu atau sumber penularan, akan semakin mempercepat upaya pendeteksian dini dan upaya pencegahan kasus sehingga klaster baru dapat dicegah," ucapnya.
Diketahui, Populasi seperti ini dinyatakan rentan oleh World Health Organization (WHO) akibat situasi khusus tertentu.
Populasi lain yang juga dinyatakan rentan seperti warga lanjut usia (lansia), penderita komorbid, perempuan, wanita hamil, pekerja sektor informal, anak-anak bahkan orang-orang yang harus menjalani pengobatan rutin seperti penyandang disabilitas dan penderita HIV positif.
Terdapat beberapa penyebab kerentanan suatu populasi untuk terpapar Covid-19. Pertama, kerentanan akan semakin meningkat apabila tinggal di tempat berdesakan dan tidak layak. Kedua, akses yang rendah terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat.
Ketiga, ketergantungan tinggi terhadap upah harian sehingga diharuskan memiliki mobilitas yang tinggi. Keempat, akses rendah terhadap pelayanan kesehatan. Kelima, kerentanan bahan pangan dan malnutrisi. Keenam, berada pada lingkungan konflik bersenjata dan kekerasan. Dan ketujuh, bagian dari komunitas marjinal dan minoritas.
Baca Juga: Tak Cuma Nakes, Pemprov Banten Juga Anggarkan Dana Intensif Satgas Covid-19
Berita Terkait
-
Tak Cuma Nakes, Pemprov Banten Juga Anggarkan Dana Intensif Satgas Covid-19
-
Vaksinasi Tahap II untuk Lansia dan Pelayan Publik Ditarget Rampung Mei
-
Target Indonesia Bebas Corona 17 Agustus 2021, IDI: Bisa Tercapai, Tapi...
-
Jabar Serahkan Kemungkinan Sanksi untuk Wali Kota Bekasi ke Satgas Bogor
-
Roy Marten Sembuh dari Covid-19, Begini Ekspresi Bahagia Gading Marten
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi