Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 angkat bicara terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan selama proses vaksinasi di berbagai daerah hingga dibubarkan pihak kepolisian. Salah satunya kerumunan terjadi di Pasar Tanah Abang.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito meminta kejadian serupa tidak terulang dengan meningkatkan kesadaran diri untuk mengantre vaksinasi sesuai protokol kesehatan.
"Sekali lagi saya ingatkan untuk mari kondusifkan jalannya vaksinasi tahap kedua ini, mengantri bukan berarti harus berkerumun, mohon kerjasamanya untuk setiap pihak yang terlibat baik penyelenggara maupun penerimanya untuk sama-sama saling menjaga ketertiban selama proses persiapan sampai pascavaksinasi," kata Wiku dalam jumpa pers, Selasa (23/2/2021).
Wiku menyebut setiap orang sasaran vaksin akan mendapatkan jadwal vaksinasi sesuai tanggal dan jam vaksinasi, hal itu dilakukan untuk menghindari kerumunan selama mengantre.
Sebelumnya, sebuah foto kerumunan pedagang yang tengah antre vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial.
Kekinian proses vaksinasi tersebut pun dihentikan sementara untuk menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru penularan Covid-19.
Foto yang menampilkan kerumunan pedagang yang tengah antrean vaksinasi di Pasar Tanah Abang itu salah satunya diunggah oleh akun Twitter @AjungHijaya pada Selasa (23/2/2021) hari ini sekira pukul 9.24 WIB.
Dia mengaku khawatir mengikuti vaksinasi setelah melihat krumunan antrean tersebut.
"@RadioElshinta selamat pagi elshinta, ini foto org2 yg antri vaksin di pasar tanah abang. Gilee bener kayak gini gak bisa diatur. Mau vaksin tp gak takut terpapar covid atau apa itu?? Mohon petugas atur antrian ini ya," kicau @AjungHijaya seperti dikutip Suara.com.
Baca Juga: Pedagang di Tanah Abang Bikin Kerumunan saat Divaksin, Wagub DKI Senang
Kapolsek Tanah Abang Kompol Singgih Hermawan menyebut jika polisi telah meminta panitia penyelenggara untuk menghentikan sementara proses vaksinasi yang diikuti pedagang.
"Tadi anggota sudah setop dan sampaikan ke panitia bagian itu untuk diatur sesuai protokol kesehatan. kalau belum sesuai protokol kesehatan tetap akan saya hentikan," kata Singgih saat dikonfirmasi.
Singgih lantas mengklaim bahwa pihaknya telah memberikan imbauan saat kerumunan pedang yang antre vaksinasi Covid-19 terjadi pada Senin (22/2) kemarin. Namun, kerumunan tersebut ternyata kembali terjadi hari ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Kebakaran Hebat di Penjaringan Saat Warga Terlelap, 5 Orang Luka dan Puluhan Rumah Hangus
-
Di KTT Perdamaian Gaza, Prabowo Dapat Pujian dari Donald Trump: Apa Katanya?
-
Agustina Wilujeng: Pemimpin untuk Semua Warga, Tanpa Memandang Latar Belakang
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Sejati Adalah Saat Suara Rakyat Didengar, Bukan Hanya Dipilih
-
Irine Gayatri BRIN Bedah 'Pasang Surut' Gerakan Rakyat
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN