Suara.com - Peneliti Senior atau Pakar Politik LIPI, R. Siti Zuhro menegaskan, bahwa wacana yang diusulkan oleh kader Partai Demokrat terkait Kongres Luar Biasa (KLB) patut menjadi bahan introspeksi internal.
Menurutnya, salah satu masalah besar bagi partai politik (parpol) adalah suksesi. Sebab kompetisi di internal parpol tidak dibuka secara transparan dan akuntabel.
“Merit system belum menjadi tradisi. Karena promosi kader masih menonjolkan pola kolutif dan nepotis. Celakanya lagi, Ketua Umum bukan sebagai manager partai,” ujar Siti Zuhro ditulis Rabu (24/2/2021).
Zuhro mengatakan konflik di internal partai merefleksikan adanya kekecewaan atau ketidakpuasan. Oleh sebab itu, partai harus menegakkan peraturan dan keadilan, khususnya dalam proses suksesi.
“Para elite dan pengurus partai harus menegakkan political commitment dan law enforcement dalam membangun partai agar transparansi dan akuntabilas bisa dihadirkan,” lanjutnya.
Namun, Zuhro mengatakan bahwa proses suksesi harus mengacu pada AD/ART partai agar tak ada peraturan yang dilanggar.
Menurutnya KLB digelar karena adanya kondisi yang luar biasa atau karena ada friksi yang besar di internal partai.
Ia pun menyebut jika perbaikan Partai Demokrat sangat diperlukan agar partai berlambang Mercy itu tidak mempraktikan model partai kekeluargaan.
“Ada ketidakpuasan beberapa kader atau mungkin mantan kader terhadap pola pengelolaan Demokrat sekarang ini tak berarti hrs dimaknai KLB. Perbaikan Demokrat sangat diperlukan agar partai ini tidak mempraktikkan model partai kekeluargaan. Parpol harus terbuka untuk semua kader dan hak otonom kader harus dijamin bila partai ingin maju. Partai tak boleh identik dengan kepemilikan seseorang atau keluarga karena partai adalah pilar penting demokrasi dan aset negara,” ungkapnya.
Baca Juga: Max Sopacua Koar-koar, Sebut Partai Demokrat Kini Milik Keluarga Cikeas
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Fakta-fakta Penembakan Renee Good oleh Petugas ICE dan Gelombang Protes di AS
-
Seleksi PPPK Kemenag 2026: Prediksi Jadwal, Materi dan Tahapannya
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata